Page 49 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

22 Herman Soesangobeng

9. Kepemilikan tertinggi (dominium eminens) dari Negara
untuk batasi kemutlakan hak milik (domain) pribadi:
Jadi kewenangan dan kekuasaan mutlak dari orang
sebagai pribadi hukum (corpus) yang merupakan warga
Negara Romawi (patrician) pun tetap diatur serta dibatasi
oleh Negara. Konsep ‘dominium eminens’ untuk membatasi
kebebasan mutlak hak milik perorangan itu, dalam konsep
hukum Romawi, menurut Prof. van den Bergh , bukanlah
3
merupakan suatu pencabutan hak milik keperdataan dari
akarnya, melainkan suatu pembatasan yang paling keras
dan tegas atas kebebasan penggunaan hak milik (domain-
Lat.) yang di Belanda disebut ‘eigendom’ 18. Pengaturan
4
dan pembatasan itu diperlukan, karena teori hak milik
pribadi yang mutlak menurut konsepsi hukum Romawi,
memberikan kewenangan serta kekuasaan kepada pemilik
untuk berhak bertindak dengan bebas atas tanahnya
dalam tiga hal yaitu, ‘jus fruendi’ = hak untuk mengambil dan
menikmati hasil, ‘jus utendi’ = hak untuk menggunakan atau
memakai, dan ‘jus abutendi’ = hak untuk merusak tanah,
baik dalam membiarkan tanah tidak dikerjakan maupun
menghacurkan tanahnya. Jadi kebebasan mutlak dari hak
milik perorangan (domain-Lat., eigendom-Bld.) senantiasa
dibatasi dan diatur Negara agar tidak mengganggu dan
bertentangan dengan kepentingan umum. Unsur kebebasan
‘jus abutendi’ itu, menurut Van Vollenhoven dan Ter Haar ,
5
6
tidak dikenal dalam Hukum Pertanahan Adat, sebagaimana
tercermin dalam teori ‘beschikkingsrecht’.

3 Penjelasan Prof. van den Bergh, seorang ahli hukum Romawi di
Universitas Utrecht dan Katholiek Universiteit Nijmegen, dalam diskusi
dengan penulis di Utrecht pada 1974.
4 Cf. H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I,
Penerjemah I.S.Adiwimarta, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
5 Cornelis van Vollenhoven, De Indonesier en zijn grond, Leiden: E.J.
Brill, 1932.
6 B. Ter Haar Bzn., Beginselen en stelsel van het adatrecht, Groningen-
Batavia: J.B. Wolters, 1941