Page 68 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum .... 41

berupa Departement maupun Kementerian dan organisasi
Ketentaraan serta Kepolisian.

4. Sistim pemerinahan tidak langsung (indirect gouvernement
stelsel):
Perubahan organisasi Pemerintahan itu, tidak lagi
dilakukan melalui perang penguasaan dan penaklukan
wilayah seperti perang Jawa, perang Padri, perang Aceh, perang
Bali, pendudukan Timor, dan sebagainya, atau pun perjanjian
pertukaran wilayah Bengkulu dengan Inggeris, melainkan
melalui penataan sistim administrasi Negara dan Pertanahan
atas hak milik Negara baik di Jawa-Madura maupun di
luar Jawa-Madura. Sistim pemerintahannya disebut sistim
pemerintahan ‘tidak langsung’ (indirect rule) . Daerah Jawa-
4
Madura, digolongkan sebagai daerah yang dikuasai langsung
(rechtstreeks gebied), sedangkan daerah-daerah di luar Jawa-
Madura merupakan daerah kekuasaan tidak langsung (niet
rechtstreeks gebied) .
5
Karakteristik penguasaan serta pengamanan wilayah
pada daerah kekuasaan tidak langsung itu dilakukan
dengan jalan pengembangan sistim pemerintahan yang
diberikan kekuasaan mandiri namun tetap berada dibawah
kendali pemerintahan pusat di Batavia, disertai pemberian
kewenangan mengatur tanah milik Negara (landsdomein)
kepada penguasa daerah setempat. Sistim pemerintahan
demikian itu disebut pemerintahan daerah ‘Zelfsbestuur
gebied’ atau ‘Landschap’ yang diatur berdasarkan S.1919 No.
6
882, kemudian diganti dengan ‘zelfbetuursregelen’, (S. 1927
No.190) . Sitim pemerintahan ini dalam UUDS 1950 pasap
7
132 disebut daerah ‘Swapraja’. Adapun sifat penguasaan tanah
4 J.S. Furnivall, Colonial policy and practice: A comparative study of
Burma and Netherlands India, Cambridge: At The University Press, 1948
5 J.S. Furnivall, Administration in Burma and Java, some points of
similarity and contrast, Cambridge: At The University Press, 1934
6 J.H.A. Logemann, Het Staatsrecht van Indonesie: Het Formele System,
Bandung, ‘s- Gravenhage:N.V.Uitgeverij W. van Hoeve, 1954
7 R. Roestandi Ardiwilaga, Ibid.hlmn. 359-360