Page 73 - Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan Agraria

46 Herman Soesangobeng

nya (agrarische recht administratie). Administrasi agraria
itu, diserahkan pengaturan serta penataannya kepada
Kementerian dan Departemen Dalam Negeri (Ministeri en
Departement van Binnenlandsch Bestuur), yang pekerjaannya
dilaksanakan oleh Kantor dengan pejabat- pejabat khusus.
Pegawai dengan jabatan-jabatan khusus itu disebut
‘Pamongpraja’ (Binnenlandsch Bestuur ambtenaar). Tugas
dan kewenangan mereka adalah memberikan keputusan-
keputusan pengaturan kedudukan hukum serta hak
keagrariaan yang bisa dipunyai orang ataupun badan
hukum dalam menguasai serta mengolah tanah milik
Negara (Landsdomein/Staatsdomein). Untuk melaksanakan
administrasi hubungan keagrariaan itu, di daerah-daerah,
dibentuk Kantor (kantoor) atau Dinas (dienst), yang kegiatan
kerjanya diawasi dan dikendalikan oleh Menteri Dalam
Negeri melalui pegawai Pamongprajanya.
Pengelolaan serta pengurusan hubungan-hubungan
keagrariaan mana, dibedakan dalam urusan-urusan
menurut bidang kelola tertentu, misalnya untuk pertanian,
pertambangan, kehutanan, pembangunan rumah, dan
sebagainya. Maka urusan pertanian, diserahkan kepada
Departemen Pertanian (Landbouw Departement) dengan
kantor-kantor pelaksana di daerah. Untuk mengurus
serta mengelola urusan perkebunan dibentuk Departemen
Perkebunan (Departemen van Cultuur), sedangkan untuk
urusan Kehutanan dibentuk Departemen Kehutanan
(Boswezen Departement) untuk mengurus dan mengelola
tanah milik Negara yang merupakan area hutan atau
untuk dihutankan. Untuk urusan pertambangan dibentuk
Departemen Pertambangan (Mijn-Bedrijf Departement). Jadi
sejak VOC sampai terbentuknya Negara Hindia Belanda,
politik hukum keagrariaan Belanda di Indonesia, tetap
dipertahankan dan diurus oleh pelbagai Departemen maupun
Kantor atau Dinas yang dikoordinasi oleh Kementerian
Dalam Negeri Hindia Belanda.