Page 119 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 119
Penerapan Program “Land Development
Credit” dalam Rangka Percepatan
Reforma Agraria di Indonesia
(Suatu Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender)
Aris Munandar
Pendahulan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menegaskan
bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaiman disebutkan
dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Konteks negara
hukum tersebut mengamanatkan adanya kedaulatan kepada rakyat
untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan nasional. Di sisi lain
demokrasi dalam bingkai negara hukum tentu sangat mengapresiasi
adanya perbedaan berdasarkan suatu proporsi tertentu. Sebab keadilan
tidak hanya menuntut adanya kesamaan tetapi juga persamaan. Prinsip
equality before the law secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 UUD NRI
1945 tentu merupakan implementasi tujuan hukum terbesar menurut
Sartjipto Raharjo, yaitu kebenaran dan keadilan (Satjipto 2010, 258).
Keadilan tidak hanya harus dimaknai sebagai suatu kesamaan.
Aristoteles berpendapat bahwa justice commutative bukanlah satu-
satunya konsep keadilan, melainkan ada justice distributive sebagai
pelengkap pemahaman terhadap prinsip tersebut (Soedikno 2011, 20).
Misalnya, setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum
dan pemerintahan, tetapi tidak dapat dipersamakan sepenuhnya antara
kedudukan seorang Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara
Asing (WNA) dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pembedaan tersebut tidaklah tepat jika diartikan sebagai discriminative-
action melainkan sepatutnya diartikan sebagai tindakan afirmasi dan
perlindungan kedaulatan (sovereignty) suatu bangsa di tanah bumi pertiwi
dengan tetap menjamin hak asasi manusia yang bersifat universal.
99
