Page 84 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

itulah pemerintah mengatur kepemilikan tanah untuk mengantisipasi
terjadinya sengketa tanah. Pengelolaan tanah oleh individu maupun
kelompok diatur di dalam undang-undang. Adapun hak kepemilikan
dan pengelolaan atas tanah dibuktikan dengan sertifikat.
Upaya pemerintah mengatur kepemilikan dan pengelolaan
tanah oleh individu maupun kelompok pada dasarnya dilakukan
untuk mewujudkan reforma agraria. Namun upaya tersebut menjadi
tidak maksimal apabila tidak didukung oleh masyarakat. Oleh karena
itu, masyarakat perlu ikut andil dalam penguatan hak atas tanah demi
mewujudkan reforma agraria dan menciptakan kedaulatan pangan.
Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengkaderan dan manajemen
sumber daya manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang
kompeten di bidangnya.
Pesantren agribisnis menjadi lembaga pendidikan yang
memiliki potensi cukup besar untuk dijadikan sebagai sarana
pengkaderan sumber daya manusia dalam bidang agribisnis. Sehingga
dapat mendukung upaya penguatan hak atas tanah. Oleh karena itu,
pemerintah sebagai pihak yang memegang kendali kebijakan perlu
memperhatikan potensi ini dan mendukung pesantren agribisnis
untuk menghasilkan sumber daya manusia yang ahli dan terampil
dalam bidang agribisnis.

Daftar Pustaka
Azra, Azyumardi 2001, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi
Menuju Melenium Baru, Kalimah, Jakarta.
Budiyanto & Imam Machali 2014, Pembentukan Karakter Mandiri Melalui
Pendidikan Agriculture Di Pondok Pesantren Islamic Studies
Center Aswaja Lintang Songo Piyungan Bantul Yogyakarta, UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Ermalasari, Anastasia Resti 2016, Hak Konstitusional Masyarakat
Adat Atas Tanah Adat Di Kawasan Hutan Negara, Universitas
Lampung, Lampung.

64