Page 87 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 87

masyarakat  mengubah pardigma pembangunan  kehutanan  dari
            timber  based  management  menjadi  community  based  forest
            management. Salah  satu kegiatan  pemberdayaan masyarakat  yang
            dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan adalah melalui program
            social forestry atau perhutanan sosial (Hakim dkk. 2010). Pemerintah
            dalam  upaya  mengatasi  permasalahan  kemiskinan salah satunya
            yaitu dengan menerapkan  program  perhutanan  sosial. Program ini
            bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan meningkatkan
            kesejahteraan masyarakat yang sulit dalam mengakses lahan selama
            ini. Kawasan hutan negara yang menjadi objek program perhutanan
            sosial yaitu seluas 12,7 juta hektar. Menurut Peraturan Menteri KLHK
            Nomor  P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016  Perhutanan  Sosial
            adalah  sistem  penelolaan  hutan  lestari  yang dilaksanakan dalam
            kaasan hutan negara atau hutan hal/hutan adat yang dilaksanakan
            oleh  masyarakat  setempat ataumasyarakat  hukum adat  sebagai
            pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraanya, keseimbangan
            lingkungan  dandinamika  sosial  budaya  dalam  bentuk  Hutan  Desa,
            Hutan Kemaysrakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan
            Adat dam Kemitraan Kehutanan. Salah satu syarat masyarakat dapat
            mengakses lahan dalam program perhutanan sosial yaitu mempunyai
            komunitas atau kelompok. Dalam menjalankan aktivitasnya kelompok
            membutuhkan partisipasi aktif dari anggotanya. Partisipasi aktif dari
            masyarakat masih menjadi salah satu permasalahan yang kerap terjadi
            dalam  pelaksanaan program  yang  dicanangkan  oleh  pemerintah.
            Penelitian Lembong JS (2012) mengemukakan bahwa  tingkat
            kehadiran  perempuan  dari  seluruh  kegiatan  PHBM  (Pengelolaan
            Hutan Bersama Masyarakat) tergolong sedang. Namum pada aspek
            pengambilan  keputusan  masih  sangat rendah peran perempuan
            terhadap PHBM. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan
            belum di akomodasi  secara  penuh dalam  program-program  yang
            dilaksanakan oleh pemerintah
                   Rayuddin  dkk (2010) menyatakan bahwa  pembangunan
            yang partisipatif  (Participatory  Development)  merupakan proses

                                         67
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92