Page 92 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

elemen dasar yang meliputi terbukanya pemerintah, masyarakat dan
tokoh-tokoh/pemimpin masyarakat ini adalah kata kunci yang harus
berjalan simultan bersama-sama mewujudkan lahirnya pemerintahan
yang terbuka dan efektif di masa datang. Demikian juga agenda
reformasi pertanahan yang menjadikan cita-cita sejak dilahirkannya
republik ini yaitu ingin menciptakan tuan diatas negeri sendiri dengan
mendayagunakan setiuap jengkal tanah Indonesia untuk kemakmuran
seluruh rakyat (Juliantono 2000). Partisipasi dalam program
Perhutanan sosial yang mulai dicanangkan oleh pemerintahan saat
ini juga diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar hutan
utamanya yaitu masyarakat sasaran yang tidak memiliki tanah.
Nasdian (2004) juga memaparkan bahwa partisipasi dalam
pengembangan komunitas harus menciptakan peran serta yang
maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut
dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.
Partisipasi masyarakat menggambarkan bagaimana terjadinya
pembagian ulang kekuasaan yang adil (redistribution of power) antara
penyedia kegiatan dan kelompok penerima kegiatan. Partisipasi
masyarakat bertingkat sesuai gradasi, derajat wewenang, dan tanggung
jawab yang dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan
(Rosyida dan Nasdian 2011). Pengelola perhutanan sosial seharusnya
dapat memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat
sebagai anggota dari kelompok yang menerima bagian dari lahan
hutan untuk berpartisipasi baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaa,
menikmati hasil maupun pada tahap kontroling dan evaluasi. Terkait
dengan partisipasi ini yaitu masalah modal sosial yang dimiliki oleh
masyarakat. Modal sosial terdiri dari kepercayaan (trust), jaringan
(network), dan norma (norms). Kepercayaan masyarakat terhadap
pengelola maupun angggota lain menentukan tingkat partisipasi yang
dimiliki. Begitu pula dengan jaringan dan norma. Semakin tinggi
tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh anggota kepada pengelola
maupun sesamanya maka akan semakin tinggi pula tingkat partisipasi
dari masyarakat.

72