Page 91 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Hambatan pelaksanaan Perhutanan sosial yang
partisipatif.
Beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat sekitar
hutan terhadap program pengelollan hutan menunjukkan tingkat
partisipasi yang rendah seperti penelitian yang dilakukan oleh Rahmatika
U (2016) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
mangrove di Desa Karangsong tergolong kategori rendah. Sebagain
besar hanya berpartisipasi pada tahap pelksanaan dan menikmati hasil
saja. Hal ini karena terdapat anggapan bahwa pada tahap perencanaan
dan monitoring evaluasi merupakan tanggungjawab pengurus inti saja.
Pelaksanaan program pemerintah selama ini juga banyak terhambat
karena banyaknya kepentingan pribadi yang diutamakan dibandingkan
dengan kepentingan kelompok. Banyak contoh kasus seperti banyaknya
ketua kelompok yani di daerah-daerah yang menikmati bantuan traktot
dari pemerintah sedangkan anggota kelompok tanianya tidak menikmati
layanan tersebut. Selain itu hubungan yang tidak harmonis antara ketua
kelompok tanai dan anggotanya juga masih menjadi permaslahan yang
serius sehingga pelaksanaan program tidak berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. Hal ini juga yang harus diantisipasi dan di waspadai pada
program perhutanan sosial yang sedang dicanangkan oleh pemerintah
saat ini. Pemerintah harus memastikan bahwa lahan hutan yang dikelola
tersebut dimanfaatkan bersama oleh masyarakat dan keuntungannya
juga dimanfaatkan bersama oleh masyarakat tersebut. Hal tersebut juga
akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara
merata bukan hanya peningkatan kesejahteraan pada elit kelompok saja.

Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program
Perhutanan Sosial
Untuk mendorong partisipasi masyarakat yang efektif, maka
peranan pemimpin dan tokoh masyarakat sangat penting artinya.
Oleh karena itu semua pemimpin masyarakat harus terbuka dan
terus-menerus berdialog dalam menerima berbagai masukan. Kegita

71