Page 89 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

hutan. Perhutanan sosial merupakan kebijakan pembangunan
kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha
kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang
berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi
yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta, dan masyarakat serta
sumberdaya alam. Tujuan pengembangan perhutanan sosial adalah
terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan
peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai
pelaku dan atau mitra utama pengelola hutan guna meningkatkan
kesejahteraanya dalam rangka pengelolaan hutan lestrari (DEPHUT
2003)
Program perhutanan sosial di Indonesia telah dikembangkan
sejak tahun 1984. Pada perkembangannya, keberhasilan program
perhutanan sosial sangat bergantung pada banyak faktor diantaranya
adalah kondisi biofisik lahan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat
sekitarnya. Artinya, model perhutanan sosial di satu lokasi belum tentu
sesuai atau cocok untuk lokasi yang lain. Oleh karena itu diperlukan
penelitian dan kajian tentang berbagai alternatif model perhutanan
sosial yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik lokasinya
(Hakim dkk. 2010).

Mekanisme Pengelolaan Hutan dalam Perhutanan
Sosial
Salah satu agenda Reforma agraria di Indonesia yaitu
perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta
hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah
atau yang sering disebut redistribusi tanah. Program redistribusi
tanah pada era sekarang diwujudkan salah satu programnya
yaitu perhutanan sosial. Program perhutanan sosial di Indonesia
memasuki era baru pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat di dalam
dan di sekitar hutan untuk mengelola sumber daya hutan dalam lima
skema pengelolaan, yaitu hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan
69