Page 88 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam seluruh keputusan
sebstansial yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat di
pedesaan. Dalam bidang kesejahteraan sosial, konsep partisipasi
dapat dimaknai sebagai upaya melawan ketersingkiran (marginality)
sehingga dalam partisipasi masyarakat, siapapun dapat memainkan
peranan secara aktif, memiliki kontrol terhadap kehidupannya
sendiri, mengambil peran dalam kegiatan dimasyarakat, serta
menjadi terlibat adalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam
program perhutanan sosial dinilai masih rendah dikarenakan tidak
banyak informasi yang didapat oleh masyarakat dan hanya beberapa
kalangan tertentu saja yang dapat mengakses informasi tersebut.

Perhutanan Sosial di Indonesia
Penyerahan hak kelola hutan kepada masyarakat sekitar
kawasan hutan telah lama disadari oleh para pengambil kebijakan
sebagai jalan untuk meningkatkan tata kelola hutan dan menciptakan
insentif bagi pengelolaan hutan lestari. Secara global, tren ini dimulai
pada tahun 1970 saat reformasi kebijakan sektor kehutanan secara
bertahap memberikan hak kepada sebagian masyarakat lokal. Pada
1982 Perhuani, BUMN Kehutanan di Pulau Jawa mendorong masyarakat
lokal untuk berpartisipasi dalam kegiatan PHBM (Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat) melalui pembentukan kelompok tani hutan.
Petani mendapat kesempatan mengelola lahan dibawah tegakan
dengan menanam tanaman tumpangsari sambil merawat tanaman
Perhutani. Hingga hari ini program perhutanan sosial Perhutani
masih berjalan. Banyak program yang didanai donor juga mendukung
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan hutan (Lyndati
2017)
Kementerian Kehutanan mendefinisikan social forestry atau
perhutanan sosial sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan
pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak dengan melibatkan
masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam
rangka meningkatkan kesejahteraanya dan mewujudkan kelestarian
68