Page 90 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

tanaman rakyat, kemitraan, serta hutan adat. Dengan beragam
skema ini, pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat dapat
dilakukan secara legal dan mendukung kepastian pengelolaan dalam
jangka panjang, yang menjadi salah satu prinsip pengelolaan hutan
lestari (MCA 2017). Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan akan
membagikan tanah hutan seluas 12,7 juta hektar kepada masyarakat
selama periode pemerintahannya. Sesuai dengan Peraturan Menteri
KLHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 bahwa pihak-
pihak yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial antara lain
(MCA 2017). Pemerintahan Jokowi-JK menjanjikan akan membagikan tanah hutan seluas
yaitu kementerian kehutanan dan lingkungan hidup, pemerintah
12,7 juta hektar kepada masyarakat selama periode pemerintahannya. Sesuai dengan
Peraturan Menteri KLHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 bahwa pihak-
provinsi, pemerintah kabupaten, dan kelompok masyarakat
pihak yang terlibat dalam pengelolaan perhutanan sosial antara lain yaitu kementerian
setempat serta kementerian agraria (BPN) yang mengeluarkan
kehutanan dan lingkungan hidup, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kelompok
sertifikat. Pengelolaan administrasi paling tinggi berada di
masyarakat setempat serta kementerian agraria (BPN) yang mengeluarkan sertifikat.
Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai badan yang
Pengelolaan administrasi paling tinggi berada di Kementrian Kehutanan dan Lingkungan
mengeluarkan izin pengelolaan hutan.
Hidup sebagai badan yang mengeluarkan izin pengelolaan hutan.
PEMERINTAH PUSAT
KLHK

LEGASLITAS LAHAN
HUTAN

Kelompok Tani, Kelompok Tani, Kelompok Tani,
Komunitas Desa Komunitas Desa Komunitas Desa

Petani, Petani, Petani, Petani, Petani, Petani, Petani,
Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat Masyarakat

Gambar 1. Bagan alur pengelola Lahan Hutan Program Perhutanan Sosial
Gambar 1. Bagan alur pengelola Lahan Hutan Program Perhutanan
Sosial
Hambatan pelaksanaan Perhutanan sosial yang partisipatif.
Beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat sekitar hutan terhadap program
pengelollan hutan menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah seperti penelitian yang
70
dilakukan oleh Rahmatika U (2016) bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan
54