Page 93 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

Hal yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan
masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program perhutanan
sosial yaitu dengan meningkatkan atau memperbaiki modal sosial
yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Hal yang dapat dilakukan
salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi yang secara masif kepada
masyarakat calon pengelola lahan hutan. Sosialisasi meliputi tujuan
program perhutanan sosial, peran masing masing pihak dalam program
perhutanan sosial, hak dan kewajiban pemanfaat objek perhutanan
sosial, mekanisme pengajuan hak dan mekanisme pendampingan
yang akan diperoleh masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan
secara diskusi terarah agar masyarakat lebih terbuka dalam menerima
informasi dan tidak terlalu formal. Sosialisasi yang dilakukan harus
menjangkau kesemua masyarakat calon penerima manfaat. Selain itu,
pelatihan mengenai bagaimana memanfaatkan lahan hutan sesuai
dengan kondisi geografis juga perlu dilakukan. Sesuai dengan Peraturan
Menteri KLHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016
bahwa pemegang hak pengelolaah hutan sosial berkah mendapatkan
pendampingan dalam pengelolaan hutan subyek perhutanan sosial.
Hal ini agar masyarakat atau kelompok masyarakat calon pengelola
hutan mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam
mengelola lahan sehingga dapat menghasilkan keuntungan maksimal
secara ekonomi dan mampu mengembangkan ekonomi produktifnya
berbasis kehutanan tetapi tetap mempertimbangkan aspek kelestarian
sumberdaya hutan itu sendiri. Sosialisasi dan pelatihan tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam masyarakat
untuk mengelola lahan begitu pula dengan jaringan yang mereka miliki
akan meningkat.

Daftar Pustaka
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. Hasil Pencacahan Survei Kehutanan
Rakyat Tahun 2010. Jakarta (ID): BPS Indonesia
Banjade, MR, Herawati T, Liswanti N, Mwangi E. 2017. Reformasi
Tenurial di Indonesia. Artikel Ilmiah CIFOR. No 173. [Internet].

73