Page 98 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

kelautan. Hal ini akan berbeda ketika kebijakan pembangunan saat
ini dikomparasikan dengan dengan kebijakan sebelumnya yang telah
menempatkan sektor pertanian sebagai sektor andalan. Seperti halnya
dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1999-2004 yang
berkomitmen pada pewujudan ketahanan pangan. Maka dari itu, adanya
kebijakan pembangunan nasional saat ini pada dasarnya telah menafikan
adanya fakta bahwa sektor agraris masih merupakan penopang kehidupan
sebagian besar masyarakat Indonesia (Sutaryono 2012).
Berdasarkan eksistensi dari arah kebijakan pembangunan
dari tingkat nasional hingga daerah, tidak mengejutkan ketika
dalam praktiknya, usaha Kabupaten Sleman dalam meningkatkan
perekonomiannya sangat disandarkan pada sektor non-pertanian,
seperti sektor ekonomi wisata dan pendidikan. Adanya tingkat
pendapatan daerah yang cukup tinggi dari sektor non pertanian, diikuti
oleh arah kebijakan jangka panjang baik tingkat provinsi maupun
kabupaten, telah memastikan bagaimana prioritas perekonomian
Kabupaten Sleman semakin meninggalkan pertanian yang tidak lagi
ekonomis. Sehingga, meskipun terdapat kebijakan atas peralihan
lahan pertanian, hal ini justru menimbulkan ambiguitas kepentingan
dari pemerintah yang cukup naif dalam proyek pembangunannya.
Karena hingga tahap ini, telah disadari bahwa pembangunan
berkoridor ekonomi tetaplah menjadi utama, dan apapun prasyarat
atas pembangunan harus diutamakan, termasuk untuk melakukan alih
fungsi lahan pertanian. Adapun petani sebagai aktor yang memiliki
hak atas tanah pertanian, menjadi aktor rentan yang tertekan oleh
diskursus ekonomi yang sangat kapitalistik.
Adanya berbagai kebijakan yang menitikberatkan pembangunan
ekonomi non pertanian (dengan menyingkirkan ekonomi berbasis
pertanian) pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan berupa terbukanya
pintu-pintu investasi ekonomi. Adapun dalam usaha menawarkan dirinya,
Kabupaten Sleman ikut menjual tema-tema signifikan agar dapat laku
laris dalam pasar modal. Disinilah mengapa tema semacam pariwisata dan
pendidikan menjadi dominan dalam pembangunan di Kabupaten Sleman.
78