Page 97 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia

pertanian menjadi satu fokus minor dalam peta ekonomi Kabupaten
Sleman. Hal ini dapat ditunjukkan melalui pertama, dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sleman Tahun 2017 yang
telah secara eksplisit mengutarakan arah kebijakan ekonomi daerah
untuk mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutkan dengan
menitikberatkan pada pertumbuhan sektor primer untuk memperkecil
ketimpangan. Berdasarkan RKPD Kabupaten Sleman tahun 2017 tersebut,
langkah implementatif kebijakan ekonomi sangat terkait dengan sasaran
pembangunan berupa angka-angka pertumbuhan ekonomi. Adapun arah
pembangunan yang berfokus pada adanya perbaikan sistem pertanian
hanya terdapat dalam sedikit instrumen berupa kemandirian pangan
dan pengembangan pertanian. Sayangnya, hal ini pun sangat implisit
dikarenakan tidak menyentuh beberapa masalah inti dari masalah
pangan berupa pengalihan fungsi lahan yang signifikan.
Kedua, Perda Provinsi DIY Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, dimana tidak
ada penempatan sektor pertanian dalam konstelasi perkembangan
perekonomian masa depan dan dalam upaya perwujudan kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat DIY. Berdasarkan Perda Provinsi DIY Nomor 9
tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025, secara eksplisit telah menyebutkan bahwa visi pembangunan
DIY adalah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat
Pendidikan, Budaya, Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara
dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera. Tidak
adanya penempatan sektor pertanian dalam konstelasi perkembangan
perekonomian masa depan dan dalam upaya perwujudan kesejahteraan
dan kemandirian masyarakat DIY, telah menjelaskan bagaimana pertanian
semakin terpinggirkan dalam roda perekonomian DIY.
Ketiga, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 yang menunjukkan bahwa aspek keagrarian/pertanahan
sebagai basis kesejahteraan bagi pertanian masih luput dalam perhatian
negara. Pun adanya terma Indonesia sebagai negara agraris yang diyakini
selama ini semakin terdistorsi oleh Negara kepulauan yang berorientasi
77