Page 96 - Tanah untuk Rakyat Laki-laki dan Perempuan Indonesia
P. 96
menunjukkan dinamika alih fungsi lahan secara lebih rasional dalam
konteks pembangunan di Kabupaten Sleman. Dalam usaha melihat
struktur ekonomi yang ada di Kabupaten Sleman, Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan sebagai pedoman. PDRB
merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Mengacu pada tahun-
tahun sebelum adanya perubahan tahun dasar PDRB, perekonomian
Kabupaten Sleman didominasi oleh empat sektor yaitu sektor pertanian,
industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa.
Namun dalam beberapa tahun kontribusi sektor pertanian dalam
pembentukan PDRB mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat
berdasarkan kontribusi pertanian tahun 2002 sebesar 17,25%, tahun
2003 sebesar 15,97%, tahun 2004 sebesar 15,07%, tahun 2005 sebesar
14,71%, tahun 2006 sebesar 14,17% dan tahun 2007 sebesar 14,27%.
Kecenderungan di atas sayangnya tetap berlanjut paska
adanya perubahan tahun dasar PDB dengan mengadopsi rekomendasi
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System
of National Accounts (SNA 2008), adanya kecenderungan menurunnya
kontribusi pertanian dalam PDRB Kabupaten Sleman tetap bertahan
(BAPPEDA 2009). Berdasarkan hal ini, maka dapat dipahami bahwa
PDRB telah mengisyaratkan bagaimana fokus dari perekonomian di
Kabupaten Sleman saat ini telah mengalami pergeseran. Penguatan dari
sektor perdagangan, hotel, restoran, dan fasilitas lainnya menunjukkan
bagaimana proses dominasi wacana ekonomi baru non pertanian telah
dilakukan secara massif. Sedangkan pertanian, meski memiliki peran
penting dalam perekonomian, tetapi kecenderungan pertumbuhan
lapangan usahanya justru menunjukkan posisinya yang terendah dari
kelima usaha dominan, dan bahkan tak ayal akan terus berkurang. Dalam
hal ini, eksistensi pertanian kedepannya pasti semakin rawan di dalam
struktur perekonomian di Kabupaten Sleman. Pertanian semakin tergerus
oleh ekonomi arus baru yang mengeksklusi petani dari basis ekonominya.
Menilik lebih jauh dari penjelasan di atas, berdasarkan arah
kebijakan pembangunan akan ditemukan semangat yang sama dimana
76