Page 19 - Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras Di Kabupaten Sukoharjo
P. 19

4   Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras
                 di Kabupaten Sukoharjo


             identik  dengan  lahan,  aktivitas  manusia  tidak dapat dilepaskan
             dengan lahan, baik lahan untuk budidaya pertanian, pemukiman,
             maupun  untuk  industri.  Lahan adalah  faktor  utama aktivitas
             manusia untuk  memenuhi  kebutuhan pangan,  namun perubahan
             penggunaan lahan  selalu  terjadi  pada lahan budidaya  pertanian
             untuk memenuhi kebutuahan  selain  pangan,  di  samping  itu laju
             perkembangan  (pertumbuhan)  pembangunan  wilayah  pengaruh
             perkotaan berdampak pula terhadap perubahan penggunaan lahan
             (Harini, et el., 2012).

                 Pembangunan wilayah  (daerah)  diharapkan  mengacu  pada
             Rencana Tata  Ruang  Wilayah,  sehingga  akan  terjadi  keselarasan
             perkembangan pembangunan  dan  kebutuhan pangan.  Hampir
             semua daerah di Indonesia kesulitan untuk menyelaraskan antara
             perkembangan pembangunan  dan  kebutuhan pangan.  Sebagai
             contoh  perkembangan  pembangunan  di  Kabupaten Bogor bahwa
             51,33% dari penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Bogor belum
             terlaksana dan masih bisa diarahkan agar sesuai dengan rencana pola
             ruang, sedangkan sisanya sebesar 48,67% masih sulit untuk diarahkan
             pada pola ruang. Beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi
             tersebut  adalah kurangnya  sosialisasi  kepada masyarakat,  tidak
             adanya perizinan, kebutuhan tempat tinggal, adanya fasilitas umum
             dan aksesibilitas, penggunaan lahan telah ada sebelum rencana pola
             ruang  ditetapkan,  berpindahnya kepemilikan lahan,  dan  fasilitas
             pertanian kurang mendukung. Implikasi  dari  hal ini  perlu  untuk
             menerapkan empat  instrumen  pengendalian, diantaranya  adalah
             perizinan, peraturan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, dan
             sanksi. Selain itu, perlunya sosialisasi kebijakan serta pengawasan,
             monitoring dan evaluasi secara berkala (Sukarna and Syahid, 2015;
             Dani dkk, 2017).

                 Perencanaan pembangunan pada  dasarnya  merupakan usaha
             pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk dilaksanakan
             secara sadar  dan  bijaksana,  sehingga  diharapkan setiap  tindakan
             manusia berupa  pembanguana  tidak menimbulkan kerusakan
             lingkungan. Namun kenyataannya  pembangunan mempengaruhi
             keseimbangan lingkungan yang cenderung merugikan, perubahan
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24