Page 112 - Gerakan-gerakan Agraria Transnasional

GERAKAN AGRARIA TRANSNASIONAL

Pemerintah harus membentuk kebijakan untuk
pemulihan kondisi ekonomi petani kecil dengan
menyediakan alokasi yang adil untuk produksi–produksi
seperti air, hutan, sumber daya alam dan tambang
sebagai sumber penghasilan untuk petani, serta
mengakui hak-hak mereka sebagai produsen dalam
masyarakat, dan juga mengakui hak-hak masyarakat
dalam mengelola sumber daya alam. (2005, 25, 31)
Hak untuk menciptakan peradaban dan mengelola
sumber daya alam merupakan penegasan untuk me-
nekankan perbedaan ontologis yang dijalankan Via
Campesina, yang merupakan makna yang lebih luas dalam
istilah Wittman yaitu ‘kewarganegaran berbasis agraria
[agrarian citizenship]’. Hal tersebut melibatkan retere-
torialisasi negara melalui revitalisasi ekologi makanan lokal
di bawah pengurusan petani kecil untuk kepentingan
masyarakat luas. Polanyi menyatakan bahwa dorongan
sosial untuk melindungi pasar menghasilkan discovery of
society, yang diwujudkan melalui hak warga negara.
Sebaliknya Gerakan Kedaulatan Pangan mengakui
keterlibatan negara dalam proyek pasar neoliberal “Pene-
43
muan kembali” peradaban adalah hal substantif, bukan
secara formal dalam pembentukan hak-hak harus dilaku-
kan sebagai sarana untuk mencapai akhir dari reproduksi
sosial, bukan mengakhiri diri mereka (McMichael 2005).
Sebagaimana Raj Patel katakan, gerakan kedaulatan
pangan memandang hak sebagai “cara untuk menggerakan
hubungan sosial” yang pada gilirannya “merupakan suatu
seruan untuk re-politisasi massa mengenai politik pangan
dengan menyerukan rakyat untuk mencari tahu hak pangan

43 Berbeda dengan International Federation of Agriculture Producers
(IFAP) yang mana menerima prinsip neoliberalisme dan bekerja di
WTO mengusahakan untuk memperbanyak kesempatan petani
(Desmarais 2007,105).

98