Page 145 - Relasi Kuasa: Dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan

136 Aristiono Nugroho, Suharno, dan Tullus Subroto
tanahnya, maka salah satu kendala sertipikasi perlu diminimalisir.
Hasil pengamatan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
memperlihatkan, bahwa pologoro merupakan salah satu penyebab
rendahnya minat masyarakat mensertipikasi hak atas tanahnya.
Pologoro adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah desa,
yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di desa.
Bila pologoro dapat dikurangi (agar tidak terlalu membebani
masyarakat), maka ia dapat mendorong masyarakat (termasuk
petani) dalam mensertipikatkan tanahnya. Saat itulah sosio-
legitimasi dapat dikuatkan dalam bentuk pembuktian formal (legal)
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, yang sekaligus dapat
dimaknai sebagai relasi fungsional antara petani (pemilik tanah)
dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Respon petani
atas anjuran pensertipikatan tanah yang disampaikan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Purworejo merupakan bukti, bahwa petani
bersifat fungsional bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
Sementara itu, ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo
memberi pelayanan terbaik kepada petani dalam pensertipikatan
tanah, maka ia merupakan bukti bahwa Kantor Pertanahan
Kabupaten Purworejo bersifat fungsional bagi petani.
Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada kendala dalam pensertipikatan
tanah para petani. Besaran pologoro dan hal-hal yang bersifat sosio-
psikologis merupakan faktor-faktor yang dapat menjadi kendala, yang
wajib diatasi oleh semua pihak yang terkait. Untuk mengatasi kendala
yang terkait dengan pologoro, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Purworejo berpandangan, bahwa Kabupaten Purworejo perlu belajar
dari kabupaten lain yang berhasil mengatasi kendala pologoro.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo menjelaskan, bahwa
kendala pologoro diatasi dengan menerapkan Undang-Undang Desa.
Caranya, ketika pemerintah desa akan mencairkan dana bantuan