Page 145 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 145

hutan bakau. Persetujuan ini ditempuh oleh jawatan kehutanan untuk
            pembentukan greenbelt di daerah pesisir.

                Di Bali jawatan kehutanan juga memberikan tanah-tanahnya kepada
            perorangan dengan hak pakai, untuk dibuat tambak, untuk jangka waktu
            yang lama. Tidak terang apakah persetujuan ini dalam rangka pembuatan
            jalur hijau atau tidak.
            2.  Luas Pemilikan Tambak dan Pendapatan Petambak

                Kalau dilihat dari rata-rata pemilikan tanah tambak tiap provinsi, maka
            pemilikan tambak di Indonesia tidak luas yaitu antara 1-4 Ha tiap petambak
            (data saat laporan ini disusun).
                Sebagai misal dapat dikemukakan Provinsi Jawa Timur mempunyai rata-
            rata luas pemilikan tambak 3,2 Ha (dengan range 1,3 ha untuk Kabupaten
            Banyuwangi dan 10,3 ha untuk kabupaten Sidoarjo). Provinsi Jawa Tengah
            1,4 ha (dengan range 0,75 ha untuk kabupaten Tegal dan 4,5 ha untuk
            kabupaten Kendal). Provinsi Sulawesi Selatan 3,85 ha (dengan range 1,5 ha
            untuk kotamadya Pare-Pare dan 14,4 ha untuk kabupaten Polmas).
                Hanya ada beberapa kabupaten yang mempunyai luas tambak rata-
            rata yang dapat dianggap luas, yaitu yang melebihi batas maksimum seperti
            tercantum pada UUPA dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, seperti
            Kabupaten Mamuju dan Polmas di Sulawesi Selatan, Kotamadya Surabaya,
            Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sampang di Jawa Timur.

                Dilihat dari angka-angka tersebut di atas, pemilikan rata-rata tambak
            di Indonesia adalah tidak luas, dan tidak mencolok perbedaannya. Keadaan
            ini ditambah pula dengan kenyataan bahwa situasi memang berbeda
            pula  pada daerah-daerah  itu.  Kabupaten  Polmas  adalah  daerah  dengan
            kemungkinan memperluas tambak yang masih banyak sehingga orang kalau
            mau memperoleh tanah dengan mudah untuk tambak. Tetapi 10,3 ha untuk
            Sidoarjo atau 9,7 ha untuk Kotamadya Surabaya memang luas kalau dilihat
            dari kemungkinan memperluas yang hampir tidak ada. Dari keadaan ini kita
            memang dapat berpikir bahwa luas maksimum yang hanya dikaitkan pada
            kepadatan penduduk belum tentu adil untuk daerah-daerah di Indonesia.





                                           110
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150