Page 141 - Masalah Pertanahan di Indonesia

LAMPIRAN III

SEJARAH PENGGARAPAN TANAH RAKYAT UNTUK TANAMAN
TEBU
Abad 17 - 18 VOC mengusahakan 100 Perkebunan Gula sekitar
Batavia.

Akhir abad 18-1830 Usaha VOC dilanjutkan pemerintah Belanda
1830- 1870 Tanam Paksa Hasil tebu diserahkan kepada pemerintah
Belanda sebagai pajak in natura Kerja paksa
dimungkinkan di kebun-kebun tebu.
1870 Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet). Ada
keharusan petani menyerahkan tanah ke P.G.
Perusahaan-perusahaan juga berhak mendapat tenaga
kerja paksaan dari petani.

1918 Grondhuur Ordonantie dan Vorstenlands Grondhuur Reglement.
Penyewaan tanah oleh desa selama 2l 1/2 tahun.
1951 UU Darurat No. 6/1951 yang menjadi UU 6/1952;
Jangka waktu persewaan ditetapkan maksimum l tahun
untuk tanaman yang umumya kurang dari 1 tahun dan
seumur tanaman bila umumya lebih dari 1 tahun.
1960 UUPA diundangkan, Pemerintah membuat rencana
umum mengenai persediaan Peruntukan dan
penggunaan tanah.

1960 Berdasarkan UUPA pasal 14 dikeluarkannya Perpu
38/1960 yang kemudian menjadi UU 38 Prp/1960.
Pabrik-pabrik Gula mendapat perlindungan untuk
menggunakan tanah rakyat. Dan sebaliknya desa harus
menyediakan sejumlah minimum luas tanah untuk
tanaman tebu.
1963 Dikeluarkan SK Menko Pertanian Agraria SK 3/
ka/1963 jo Sk 18/ka/1963 jo SK 19/ka/1963 sebagai
proyek percobaan (pi1ot proyek) untuk menjajaki
kemungkinan digunakannya sistem bagi hasil (SK 3:

106