Page 144 - Masalah Pertanahan di Indonesia
P. 144

diasinkan untuk dijadikan tambak atau tambak garam diubah menjadi tambak
            ikan dan sebaliknya, tetapi umumnya beralasan keekonomian.

                Tambak di Indonesia terdapat di provinsi-provinsi D.I. Aceh, Jawa Barat,
            Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali (sedikit), NTB (sedikit) dan Sulawesi Selatan.
                Tanah untuk perluasan tambak umumnya masih ada di luar Jawa. Di
            Jawa hanya Jawa Barat yang masih mempunyai kemungkinan itu.

            B.  PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TAMBAK

            1.  Hak atas tanah tambak
                Di Jawa pemilikan tambak, masih menurut hukum adat. Satu-satunya
            kekuatan adalah pada surat kitir atau petuk yang diberikan untuk keperluan
            pajak, dan terdaftar pada buku letter D seperti pekarangan. Hanya sedikit
            yang telah mendapat surat sertifikat hak milik UUPA, di Luar Jawa juga hanya
            sedikit yang mempunyai sertifikat. Di Sulawesi Selatan pemah dilakukan
            pendaftaran tanah pada buku letter D kecuali afdeling Mandor di zaman
            kolonial dahulu, tetapi daftar ini hilang pada waktu masa kekacauan.
                Di Jawa dan Sulawesi Selatan persoalan mendapatkan sertifikat menjadi
            penting karena tuntutan Bank pemberi kredit untuk hanya menerima jaminan
            kredit tanah yang bersertifikat. Petambak mengetahui hal ini karena adanya
            kredit dari World Bank dan ingin mendapatkan sertifikat untuk tambaknya.
            Tetapi masih terdapat kesukaran dalam prosedur untuk mendapat sertifikat
            ini.

                Di Aceh persoalan ini tidak ada, karena kredit dapat diperoleh tanpa
            sertifikat tanah. Tanah tambak di Aceh sebagian besar diperoleh atas tanah
            negara bebas, dan diberikan oleh kepala desa dan diperkuat oleh camat, kalau
            diminta oleh penduduk. Hak yang diperoleh adalah semacam hak pakai yang
            dapat dimintakan sertifikat hak miliknya.
                Di Jawa Barat terjadi suatu persetujuan tumpangsari kehutanan antara
            petambak dan jawatan kehutanan. Tanah kehutanan diserahkan oleh jawatan
            kehutanan kepada petambak untuk sementara diminta petambak boleh
            memanfaatkan tanah itu untuk tambak sederhana (hanya saluran keliling)
            tetapi petambak diwajibkan menanami tanah itu, terutama bagian tengahnya
            dengan pohon-pohon bakau dan diserahkan kembali nanti sudah berupa


                                           109
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149