Page 147 - Masalah Pertanahan di Indonesia

akan tetap dipertahankan, dan kalau akan diarahkan ke perataan pendapatan.
Selain itu dapat pula dipikirkan apakah pengelompokan tanah tambak
dengan tanah kering atau pekarangan sudah benar? Di Aceh banyak sawah
yang diubah menjadi tambak dan ini memberi indikasi bahwa persatuan luas
tambak lebih menguntungkan daripada sawah. Untuk keperluan penelaahan
hal ini lebih lanjut seyogyanyalah kalau kita melihat hubungan antara luas
tanah usaha, pendapatan bersih dan biaya hidup petambak.

Pendapatan bersih saja akan mencerminkan kesuburan tanah, tingkat
investasi dan teknologi yang digunakan, jenis temak yang dipelihara, karena
harga, pemasaran dan lainnya.
3. Penguasaan Tanah Tambak

Bagaimana keadaan penguasaan tanah tambak yang sebenamya tidak
banyak diketahui, tetapi umumnya tidak banyak membuat persoalan kecuali
di beberapa daerah, karena sebagian besar petambak mengerjakan tambaknya
sendiri.
Yang menjadi persoalan adalah terjadinya polarisasi penguasa tambak
pada beberapa orang atau penguasaan/pemilikan tambak yang berlebihan
menurut ketentuan pembatasan maksimum pemilikan. Hal ini terjadi karena
persewaan, pegadaian, pembelian, dan bagi hasil. Daerah-daerah dimana
banyak terjadi penguasaan berlebihan adalah daerah-daerah tambak dekat
kota besar dengan tambak-tambak yang maju penguasaannya. Sebagai contoh
dapat disebut di sini Kabupaten Sidoarjo. Sejak masa kolonial banyak terjadi
pemilikan yang luas, seperti almarhum Haji Anwar yang pemah memiliki
800 ha tambak. Setelah Haji Anwar meninggal maka tambaknya dibagi di
antara pewarisnya. Setelah UUPA berlaku, maka terjadilah pembatasan luas
maksimum yang untuk Jawa adalah 6 ha. Para pemilik tanah tambak berlebih
banyak yang dapat mewariskan, menghibahkan atau mengatasnamakan
tambaknya kepada keluarga- keluarga terdekat. Hal ini bertentangan dengan
dengan peraturan pelaksanaan UUPA karena dilakukan tidak dihadapan
pembuat akta tanah, dan juga keluar dari garis samping 2 derajat, dan terjadi
juga di provinsi-provinsi lain yakni di Sulawesi Selatan. Sampai laporan ini
disusun rata-rata pemilikan tambak di Kabupaten Sidoarjo kira-kira 10 ha,
dan pemilikan tambak seluas 30 ha masih umum, kenyataan ini terjadi karena

112