Page 234 - Mozaik Rupa Agraria

Sistem tersebut disempurnakan ketika Pemerintah Kolonial
Belanda menerbitkan Staatblad tahun 1939 No. 442 mengenai
’Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ (Ordonansi
Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) yang bertujuan untuk
mempertahankan aset Hindia Belanda dengan menentukan laut
teritorial Hindia Belanda adalah tiga mil dari garis air surut pulau-
pulau terluar wilayah kekuasaannya, selebihnya merupakan laut
internasional/bebas. Di luar jarak tiga mil itu merupakan laut
internasional atau laut bebas, dengan demikian pendayagunaan
potensi kelautan dimatikan. Seiring dengan hal itu, sumberdaya
daratan diperah melalui sistem perkebunan dan sistem kehutanan,
yang berujung pada perombakan hukum agraria pada tahun 1960.
Ordonansi 1939 baru secara resmi tidak berlaku ketika
pengumuman pemerintah 13 Desember 1957 (Deklarasi
Djuanda) dengan konsep Asas Negara Kepulauan diterbitkan,
asas ini didasarkan pada ketetapan Mahkamah Internasional
1951 mengenai ’Asas Archipelago’ sebagai dasar hukum laut
Indonesia, maka Indonesia resmi menjadi ’Archipelagic State’
dengan batas laut teritorial menjadi 12 mil diukur dari garis yang
menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau dari
wilayah negara Indonesia pada saat air laut surut (Hamzah, 1984).
Selanjutnya, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia selebar
200 mil diukur dari garis dasar diumukan pada 12 Maret 1980,
pengumuman ini disahkan menjadi UU No. 5 Tahun 1983 tentang
ZEE yang memisahkan perairan dari ruang lingkup agraria,
demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan
Indonesia.

Perbedaan Ekologi Politik
What difference does nature make? (Peluso, 2006), ini
merupakan pertanyaan khas dari kajian ekonomi politik
sumberdaya alam—selanjutnya, kajian ini dikenal sebagai ekologi

Agraria Perairan, Pesisir dan Perdesaan 221