Page 296 - Mozaik Rupa Agraria
P. 296

Sosiologi  nelayan berbeda  dengan masyarakat  yang
           mempunyai matapencaharian berbasis lahan, terutama dari sisi
           strategi hidup  dan kesempatan berusaha. Dengan  demikian,
           kerangka analisis untuk memetakan, mengurai, memahami, dan
           merumuskan persoalan kelautan tidak dapat lagi menggunakan
           perspektif daratan.

               Konsep  Mare Liberum  telah berubah menjadi  Mare
           Reservarum (Russ dan Zeller, 2003 cit Satria, 2009 ), penerapan
                                                          12
           konsep ini adalah globalisasi isu ekologi melalui Code of Conduct
           Responsible Fisheries  (CCRF).  Turunan dari  CCRF  adalah
           International Plan of Action (IPOA) tentang Illegal, Unreported,
           and Unregulated Fishing (IUUF). Berbagai lembaga pengelolaan
           perikanan dibentuk  tanpa  pertimbangan  letak geografi  negara,
           semisal  Conventiion for Concervation of Southern Bluefin  Tuna
           (CCSBT) di  wilayah  Pasifik dan  Indian  Ocean Tuna  Commision
           (IOTC) di  wilayah  Samudera  Hindia.  Anggota  CCSBT adalah
           Australia, Jepang Selandia Baru, sedangkan anggota IOTC antara
           lain ialah Perancis, Korea, Jepang, Inggris, dan Malaysia. Indonesia
           menjadi anggota IOTC pada 2007.

               Di  dalam komisi-komisi kelautan itu  diberlakukan  Total
           Allowable Catch  (TAC). Jumlah kuota  tangkapan  untuk  setiap
           negara anggota berbeda, pada tahun 2000, melalui CCSBT, Jepang
           mempunyai kuota 52 %, Australia 45 %, dan Selandia Baru 3 %.
           Negara yang tidak menjadi anggota CCSBT tidak berhak memiliki
           kuota. Sehingga, jika negara tersebut tetap beroperasi di perairan
           CCSBT,  maka dianggap  sebagai  penumpang  gelap  (free rider).
           Penangkapan ikan oleh Indonesia di wilayah yang sah juga dapat
           dikategorikan pelanggaran IUUF jika tidak terlaporkan dan tidak
           diatur regulasi.




           12   Satria, Arif. 2009. Ekologi Politik Nelayan. LKis Yogyakarta

                                      Deagrarianisasi dan Reforma Agraria  283
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301