Page 87 - Mozaik Rupa Agraria

baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang hukum
pertanahan. (Hukum Tanah Barat, Hukum Tanah Adat, Swapraja)
(Ruchiyat, 1985). Sebelumnya hukum agraria Indonesia masih
bersifat dualistik karena didasarkan pada hukum adat dan hukum
agraria barat yang sebagian besar menguntungkan pihak asing.
Permasalahan pertanahan yang paling utama adalah
penyediaan tanah untuk pembangunan yang semakin rumit dan
penuh ketidakadilan. Misalnya, pemilik tanah tidak menerima
ganti rugi yang memadai, padahal pemilik tanah bersedia
melepaskan tanahnya untuk pembangunan proyek pemerintah
atau atas nama pemerintah. Dapat dikatakan bahwa bagi petani
tanah merupakan satu-satunya aset yang paling berharga namun
mereka tidak berdaya untuk mempertahankan apa yang mereka
miliki.

Permasalahan ini terjadi karena tanah dipandang sebagai
komoditas strategis yang tujuan utamanya adalah menyediakan
lahan yang layak bagi sektor pembangunan sehingga dapat
mendorong investasi seluas-luasnya dan maksimal guna
mendukung tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang
dimiliki. menjadi sasaran pejabat setempat. Model pembangunan
ekonomi yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan
kurang memperhatikan kepentingan masyarakat menengah ke
bawah yang masuk dalam kategori kelompok ekonomi lemah.
(Fauzi, 1997).
Pengesahan Undang-Undang Pokok Agraria merupakan
awal penting dalam reformasi hukum agraria nasional di
Indonesia. UUPA menjadi dasar pengaturan dan penyelenggaraan
kewenangan di bidang pertanahan. hal serupa juga diatur dalam
penjelasan umum UUPA, meletakkan dasar bagi penyiapan agaria
nasional yang merupakan sarana mewujudkan kesejahteraan,
kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat petani dalam

74 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang