Page 95 - Mozaik Rupa Agraria

upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan
kebijakan ekstensifikasi melalui perluasan sawah baru.
Salah satu agenda strategis pemerintah adalah
mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Menurut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk secara
mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak
atas Pangan bagi masyarakat dan memberikan hak kepada
masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang tepat.
dengan potensi sumber daya lokal.
Secara lebih detail, Direktorat Perluasan dan Perlindungan
Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2016) menyatakan
bahwa kedaulatan pangan berupa kemampuan suatu bangsa
dalam: (1) memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam
negeri, (2) mengatur kebijakan pangan secara mandiri, dan (3)
melindungi dan mensejahterakan petani sebagai pelaku utama
usaha pertanian pangan. Dengan kata lain, kedaulatan pangan
harus dimulai dari swasembada pangan yang secara bertahap
diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian
secara masif untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Upaya mencapai swasembada dapat dilakukan dengan
dua pendekatan, yakni dengan peningkatan IP, produktivitas
sawah yang ada, dan penambahan sawah standar. Peningkatan
produksi padi melalui perluasan sawah masih dimungkinkan
karena potensi lahan yang cocok untuk perluasan sawah
cukup besar. Sebelum melaksanakan kegiatan perluasan
sawah, diperlukan perencanaan yang baik terlebih dahulu
agar kegiatan perluasan juga dapat berjalan dengan baik.
Penyusunan kegiatan perencanaan perluasan sawah dimulai
dari penyusunan proposal, identifikasi calon petani dan calon

82 Mozaik Rupa Agraria: Dari Ekologi Politik hingga Politik Ruang