Page 297 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Para pendiri bangsa mengartikan kemerdekaan sebagai koreksi
total tata cara ekonomi kolonialis-imperialis. Pembangunan ekonomi
ditempatkan sebagai bagian dari proses perubahan sosial bangsa
secara keseluruhan yang berarti mempercepat disintegrasi susunan
masyarakat lama dan keharusan untuk mencapai integrasi masyara-
kat baru yang berkeadilan sosial dan sejahtera (Soedjatmoko: 1983).
Susunan masyarakat lama melahirkan segelintir elite yang dapat
begitu leluasa menikmati perkembangan ekonomi, sehingga mereka
memperoleh status sosial dan politik yang tinggi bahkan perlin-
dungan hukum secara paripurna. Susunan masyarakat seperti ini,
digambarkan Bung Hatta sebagai ciri utama masyarakat sosial kita
akibat penjajahan beratus-ratus tahun lamanya.
Langgengnya keadaan itu bertali-temali dengan masih bercokol-
nya paradigma pembangunan ekonomi yang sebangun dengan yang
berlaku di masa penjajahan, yang diperburuk skenario hegemoni
sistematis yang menihilkan partisipasi rakyat dalam pembangunan
telah berpuluh tahun dicekokkan penguasa Orba.

Ekonomi kerakyatan
Sesungguhnya, kelahiran era reformasi 1997 juga didasarkan
pada kehendak mengoreksi total paradigma pembangunan politik
ekonomi Orba. Ketika belakangan reformasi malah melahirkan
neoliberalisme ekonomi (berintikan kolonialisme-imperialisme baru),
ini dikarenakan adanya pembajakan terhadap reformasi oleh para
reformis gadungan (free riders). Karena itulah reformasi ekonomi
sebagai upaya menggeser paradigma pembangunan ekonomi “per-
tumbuhan” menjadi ber-”kerakyatan” terasa kian menguap dari arus
utama kebijakan yang ditempuh pemerintah.
Ekonomi kerakyatan bukanlah skala usaha ekonomi menengah
dan kecil. Ekonomi kerakyatan adalah semangat membangun pereko-
nomian yang didasarkan pada tata cara produksi dan orientasi pro-
duksi usaha yang dijalankan. Cara produksi sistem ekonomi kerak-
yatan bertumpu pada kerja sama dan kerja bersama dari kalangan

278