Page 300 - Kembali ke Agraria
P. 300
Sinar Harapan, 12 Mei 2007
Hak Guna Usaha untuk Siapa?
ISAHKANNYA Undang-Undang Penanaman Modal oleh DPR
D(29 Maret 2007) dikhawatirkan berbagai pihak akan mem-
perkeras pertarungan beragam kepentingan dalam memperebutkan
hak atas tanah sebagai sumber utama agraria. Dengan lugas, Rev-
risond Baswir mengecam UU ini sebagai kesesatan pikir penyu-
sunnya dalam memfasilitasi kepentingan neo-kolonialisme. Memang,
menganggap tanah sebagai komoditas dan fasilitas insentif bagi
penanaman modal asing maupun domestik ialah bagian dari cara
pandang yang sesat itu. Cara pandang sesat inilah yang jadi keke-
liruan fatal dari UU Penanaman Modal.
Mestinya disadari bahwa tanah sebagai resources bukan semata
landscape fisik geografik, melainkan sarat hubungan sosial dan
ekonomi. Tanah bukan hanya sumber daya penghasil surplus pro-
duksi, melainkan akar pengetahuan (knowledge) bahkan identitas
budaya masyarakat. Di atas tanah itulah hubungan kemanusiaan
dibangun (Siti F. Khuriyati, 2007). Di atas tanah masyarakat
menganyam relasi sosial, menata produksi dan membangun budaya.
Bangsa agraris ini membentuk identitas sosial dalam landscape sosio-
kultural secara holistis di atas tanah sebagai satu kesatuan jiwa raga
bangsa.
Dalam bahasa UU No.5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA): “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan
tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa
281
