Page 303 - Kembali ke Agraria
P. 303
Usep Setiawan
konflik sosial.
Pemerintah dan DPR mestilah bersepakat untuk segera mem-
bentuk sebuah badan independen yang bersifat adhoc untuk
melakukan audit terhadap seluruh HGU yang ada dan menyele-
saikan segenap persoalan di dalamnya. Sebagai langkah awal, Badan
Pertanahan Nasional RI (lembaga pemerintah yang berwenang
mengatur HGU) perlu segera mengidentifikasi dan mengklasifikasi
ulang HGU yang ada untuk kemudian diadakan evaluasi total terha-
dapnya sebagai bagian dari program pembaruan agraria nasional.
Pemberian fasilitas dan kemudahan berlebih kepada penanam
modal akan menjauhkan rasa keadilan sosial dalam sanubari rakyat.
Pelaksanaan UU Penanaman Modal dapat memicu kontestasi (per-
tarungan) dalam bentuknya yang paling konkrit, yakni konflik agraria
yang semakin massif.
Agar konflik ini urung terjadi, pembatalan UU Penanaman Modal
oleh Mahkamah Konstitusi jalan keluarnya. Sedangkan terkait HGU,
untuk ke depan (lihat: Setiawan dan Arsyad, Sinar Harapan, 06/09/
06), haruslah hanya diperuntukkan bagi koperasi bersama milik rak-
yat sehingga terdapat desain nasional bagi petani kita untuk mem-
bentuk badan usaha bersama milik petani dan badan usaha bersama
milik desa.
Dengan begitu, reforma agraria akan membuka jalan bagi pem-
bangunan ekonomi kerakyatan yang dimotori kaum tani menuju
keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.***
(Artikel ini ditulis bersama oleh Usep Setiawan dan Iwan Nurdin)
284
