Page 306 - Kembali ke Agraria
P. 306

Kembali ke Agraria

               yang berkeringat bersama rakyat “merebut” hak atas tanah sebagai bagian
               dari hak asasi warga Negara. Seorang karib berseloroh: mungkinkah
               gubernur pasang badan bagi pedagang kaki lima dan kaum miskin kota
               yang kerap dikejar Satpol PP atau Tramtib, saat gubuknya dirobohkan
               dan tanahnya digusur karena si miskin tak kuat “beli” sertifikat?
                   Untuk penyelesaian kasus Meruya, mestinya dicoba dikedepankan
               musyawarah antara warga dan perusahaan yang sama-sama mengang-
               gap punya bukti kekuatan hukum atas pemilikan tanah di Meruya.
                   Mungkin ide ini dinilai sebagian pihak terlambat mengingat pro-
               ses hukum sudah mengalir jauh. Tapi, dalam musyawarah kemung-
               kinan diraihnya solusi yang memenangkan semua pihak lebih besar.
                   Jika musyawarah tak lagi mungkin, atau gagal mencapai mufakat,
               sebaiknya MA meninjau kembali keputusannya. MA dapat menda-
               sarkan diri pada temuan-temuan baru yang menyediakan dasar for-
               mal bagi penundaan atau bahkan pembatalan eksekusi atas tanah
               Meruya. Upaya hukum lebih lanjut yang ditempuh warga tergugat
               tentu juga merupakan pilihan sah yang patut dicoba.
                   Untuk solusi jangka panjang—yang mencakup penanganan selu-
               ruh kasus konflik/sengketa pertanahan (agraria) di Tanah Air—pen-
               ting kiranya dilakukan pembenahan sistem administrasi pertanahan
               sehingga mampu menutup celah mal-administrasi. Agenda ini seyog-
               yanya menjadi bagian penting dari program pembaruan (reforma)
               agraria nasional yang sedang akan dijalankan pemerintah. Sekalipun
               terkesan sekedar soal teknis administratif, perihal ketertiban dan
               akuntabilitas serta kredibilitas sistem administrasi pertanahan pada
               gilirannya turut menentukan sukses atau gagalnya reforma agraria.
               Data-base dan sistem informasi pertanahan harus diperkuat untuk
               mengakomodir kepentingan masyarakat.
                   Pemerintah wajib memberikan kepastian hukum serta
               perlindungan optimal atas pemilikan tanah masyarakat sehingga
               tidak mudah didelegitimasi oleh proses hukum yang seringkali serba
               gulita dan penuh tanda tanya. Dari meruyaknya tanah Meruya,
               semoga bangsa ini masih bisa merayakan pekik “Merdeka”! ***


                                                                       287
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311