Page 309 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

aktor. Sepanjang Orde Baru berkuasa, konflik agraria terjadi dalam
intensitas yang sangat tinggi—KPA mencatat setidaknya 1.753 kasus.
Sebagian besar terjadi di wilayah perkebunan, di mana pemodal besar
menikmati kuasa atas tanah selama puluhan tahun sambil meng-
alienasi akses ribuan keluarga petani terhadap resources. Kuasa terse-
but didapatkan pengusaha melalui HGU. Dengan HGU, pengusaha
mendapatkan akses atas lahan perkebunan untuk kemudian diper-
gunakannya membangun pola produksi intensif. Nancy Peluso (2003)
memahami akses adalah kontrol atas lahan, orang (buruh), dan insti-
tusi. Dengan memiliki HGU 95 tahun, penanam modal dapat memiliki
akses terhadap ketiga hal tersebut selama hampir satu abad.
Ketimpangan penguasaan dan terbatasinya akses rakyat atas
tanah akan memancing konflik di sektor perkebunan. Petani dan
pengusaha dipastikan akan berebut akses atas lahan. Kontestasi pun
berderak kencang meramaikan arena konflik agraria.

Perlawanan rakyat
Pemberian fasilitas dan kemudahan berlebih kepada penanam
modal akan menjauhkan rasa keadilan sosial dalam lubuk sanubari
rakyat jelata. Meletupnya konflik sosial yang dipicu konflik agraria
akan terbuka lebar ketika UU Penanaman Modal dijalankan. Pelak-
sanaan UU Penanaman Modal dapat memicu kontestasi dalam ben-
tuknya yang paling konkrit, yakni konflik agraria yang semakin mas-
sif.
Pemerintah dan pemodal yang siap-siap masuk Indonesia
dengan menggunakan karpet merah UU Penanaman Modal hendak-
nya mawas diri terhadap kemungkinan bangkitnya perlawanan rak-
yat yang mempertahankan tanah sebagai wilayah kelola, ruang
hidup, sekaligus landscape kebudayaan mereka.
Agar kontestasi berbuah konflik ini urung terjadi, pembatalan
UU Penanaman Modal oleh Mahkamah Konstitusi jalan keluar-
nya.***

290