Page 319 - Kembali ke Agraria

Tabloid Opini Indonesia, Tahun II/Edisi 054/11–17 Juni 2007

Lembaga Reforma Agraria

OLITIK agraria yang dianut pemerintah sejak Orde Baru dan yang
Psampai sekarang belum mengalami perubahan mendasar adalah
politik agraria yang condong kepada kepentingan modal besar, dan
menegasikan hak-hak rakyat kecil atas pemilikan dan penguasaan
tanah. Politik agraria semacam ini menghasilkan tiga fenomena di
lapangan yang paling menonjol. Pertama, fakta terjadinya ketim-
pangan penguasaan dan pemilikan tanah, sebagian besar rakyat di
desa tidak punya akses yang cukup terhadap tanah. Di sisi lain tanah
dikuasai segelintir orang saja yang punya akses terhadap ekonomi
dan politik (kapital dan kekuasaan). Setiap dekade, kecende-
rungannya jumlah petani tak bertanah terus meningkat, di sisi lain
konsentrasi penguasaan tanah di beberapa gelintir orang semakin
menguat. 30 juta lebih petani kita tidak mepunyai tanah sama sekali.
Dia bekerja di sektor pertanian hanya sebagai buruh tani.
Kedua, konflik agraria, konflik agraria itu lebih luas dari sekedar
sengketa tanah. Konflik agraria selama masa Orde Baru sampai hari
ini terjadi karena penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan
negara dalam mengatur kebijakan pertanahan. Seringkali pemerintah
atas nama negara menerbitkan ijin-ijin usaha bagi investasi asing
atau dalam negeri untuk menguasai dan memiliki tanah. Pemerintah
sering menerbitkan HGU, gemar mengeluarkan HPH untuk kong-
lomerat besar. Di sektor pertambangan lebih parah lagi, mayoritas
perusahaan tambang yang beroperasi di tanah air kita dikuasai oleh

300