Page 317 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

tim investigasi dan segera mengumpulkan bukti serta keterangan
tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dengarkan kesaksian warga
di lapangan, catat secara cermat, lalu jadikan sebagai dasar pe-
nanganan lebih lanjut. Wakil rakyat di DPR juga harus memberi per-
hatian serius atas tragedi ini dan mengambil langkah-langkah politis
jangka panjang, misalnya inisiatif menyusun RUU Perlindungan Hak
Asasi Petani.

Percepat reforma agraria
Yang paling mendasar adalah perlunya penyelesaian sengketa
tanah berprinsip keadilan sosial yang mengutamakan hak rakyat
(petani) sebagai korban. Pemerintah harus memperhatikan sejarah
pemilikan tanah di lapangan dan tidak terpaku hanya pada bukti
formal. Pendekatan yang sifatnya sosio-historis dan mengutamakan
golongan ekonomi lemah hendaknya membuka kemungkinan
dikembalikannya tanah ke tangan rakyat. Langkah penanganan
kasus tanah selama ini dirasa tak lagi efektif dan belum menunjukkan
hasil kerja menggembirakan.
Selagi kita belum punya kelembagaan khusus sebagaimana di-
usulkan di atas, struktur dan aparat BPN yang bertugas menangani
perkara/konflik/sengketa tanah mesti bergerak lebih proaktif, cepat,
dan sistematis. Pemerintah pusat dan daerah harus mengerahkan
kemampuan dan sumber daya secara optimal sehingga hambatan
mekanisme birokrasi tak perlu menunda, apalagi mengabaikan akar
persoalan. Penanganan sengketa tanah tak akan berdampak banyak
jika akar persoalan ketidakadilan agraria tidak dituntaskan.
Solusi utuh mengatasi sengketa tanah adalah merombak struktur
penguasaan dan pemilikan tanah sehingga lebih berkeadilan. Pas-
tikan rakyat miskin mendapatkan akses utuh atas tanah dan sumber-
sumber kesejahteraannya. Berkaca pada Tragedi Pasuruan, gagasan
untuk menghidupkan kembali Departemen Agraria, dan Peradilan
Agraria serta membentuk Komisi Nasional untuk Penyelesaian
Konflik Agraria tampaknya patut kembali dicuatkan.

298