Page 320 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

pengusaha/investor asing.
Data KPA menjelaskan, sengketa tanah paling menonjol ada di
4 sektor, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan fasilitas-fasilitas
pemerintah dan militer. KPA mencatat sepanjang Orde Baru ada 1.753
kasus sengketa tanah struktural karena kebijakan negara, di antara-
nya sebanyak 29% dari angka itu melibatkan pihak militer baik TNI
maupun Polri. Modusnya, pihak militer berkepentingan menjalankan
bisnisnya, atau jadi backing bagi perusahaan yang mau menanamkan
investasinya, dan militer berhadapan dengan rakyat karena bermak-
sud membangun sarana militer yang ada kaitannya dengan perta-
hanan dan keamanan.
Ketiga, kerusakan lingkungan, banyak data menunjukkan di loka-
si-lokasi dimana perusahaan pertambangan besar menjalankan
operasinya, kerusakan lingkungan terjadi sangat dahsyat, misalnya
terjadi di Papua, ada satu wilayah yang setelah beroperasinya sebuah
perusahaan tambang, sebuah gunung berubah menjadi danau
beracun, dan sungai jadi tercemar.

***
Dalam hal politik agraria, sebenarnya kita sudah punya UU No.
5/1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA). Sepanjang Orde Baru, UUPA dalam prakteknya dimandul-
kan, dan dikalahkan oleh undang-undang sektoral yang mengatur
sumber-sumber agraria, UU kehutanan, UU pertambangan, UU per-
kebunan, dan UU sumber daya air. Kesemua UU itu punya semangat
dan orientasi yang tidak sejalan dengan UUPA. Padahal UUPA meru-
pakan payung hukum bagi semua sektor yang terkait dengan bumi,
air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai pasal
33 konstitusi kita. Di situ disebutkan, ada hak milik individu, hak
guna usaha bagi badan-badan hukum/usaha, ada hak pakai dan
hak guna bangunan.
Lebih dari itu UUPA mengatur pentingnya penataan pemilikan
dan penguasaan tanah. Landreform 1961-1965 mendasarkan diri pada

301