Page 323 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

Dirjen Agraria di bawah Depdagri, kemudian menjadi Badan
Pertanahan Nasional (BPN). Kewenangan BPN semakin menciut soal
agraria ini, karena hanya punya wewenang teknis administrasi
pertanahan dan tak punya kewenangan pengurusan tata ruang dan
peruntukan lahan. BPN seolah hanya seperti toko yang mengeluarkan
sertifikat, siapa yang mampu membeli sertifikat akan dilayani BPN.
Ketika mau menjalankan reforma agraria berdasarkan UUPA,
Departemen atau Kementerian Agraria harus dihidupkan lagi. Kesem-
patannya ada dalam pembahasan RUU Kementerian Negara, seti-
daknya kementerian. Artinya nanti ada menteri agraria yang punya
posisi tawar sejajar menteri-menteri lain bukan subordinasi departe-
men lain. Perpres No. 10/2006 tentang BPN, posisi BPN langsung
ada di bawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada pre-
siden dan melaksanakan reforma agraria. Mengapa setengah-se-
tengah? Langsung saja BPN sekarang ini menjadi Departemen Agra-
ria, dengan syarat perlu ada reorientasi dari struktur pejabat dan
aparat BPN sendiri. Cara berfikir lama yang hanya sebagai petugas
administrasi pertanahan yang bertugas mengeluarkan sertifikat sema-
ta itu bisa dikikis.
Kita juga perlu Komisi Nasional untuk Penyelesaian Agraria
(KNuPKA) untuk menyelesaikan sengketa tanah dan agraria diuta-
makan di luar pengadilan, secara kekeluargaan atau secara adat.
Prinsipnya ada transitional justice untuk soal KNUPKA, satu pende-
katan HAM dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat yang
selama ini menjadi korban sengketa tanah.
Berkaitan dengan Pengadilan Agraria, di era Soeharto ada
pengadilan landreform namun undang-undangnya dihapus. Semua
kasus sengketa tanah akhirnya masuk mekanisme hukum pengadilan
umum. Kasus tanah dihadapi rakyat dalam pengadilan, rakyat lemah
dan selalu dikalahkan pihak yang mempunyai kekuatan politik dan
ekonomi. Penyiapan pengadilan agraria ini jadi penting ketika
pemerintah bermaksud mulai menjalankan reforma agraria. Karena
ada dua hal yang perlu diantisipasi sebelum menjalankan landreform

304