Page 327 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

telah diletakkan dasar-dasarnya oleh UUPA 1960 dengan konsepsi
pembaruan agraria (agrarian reform).
Hakikat dari koreksi ini tentu bukan hanya teknis melainkan
dimulai dari koreksi filosofis tentang hubungan negara dan rakyat
yang intinya kekuasaan negara terbatas dan dibatasi. Koreksi ini
akan dan harus diefektifkan untuk memberikan dasar keabsahan
hukum (legalitas) dan sekaligus pembenaran (legitimasi) bagi rakyat
agar mereka secara lebih bermakna dan berpartisipasi dalam setiap
aktivitas pembangunan, khususnya yang berkenaan dengan ikhwal
pemilikan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria.
Dengan dasar-dasar tersebut, fungsi sumber agraria ditempatkan
sebagai sarana pemberdayaan rakyat untuk melepaskan diri dari
ketergantungan atau dari kemungkinan tereksploitasi kekuatan-
kekuatan ekonomi besar. Keadaan yang hendak diwujudkan adalah
keadilan agraria yakni suatu keadaan di mana terjamin tidak
terjadinya konsentrasi penguasaaan dan pemanfaatan atas sumber-
sumber agraria.

Konflik agraria
Ada dua gejala yang dikhawatirkan “mengganggu” upaya
menyusun legislasi pro reforma agraria yakni terbitnya berbagai UU
yang masih pro modal besar dan kekerasan dalam konflik agraria di
lapangan. Ketika pemerintah menyiapkan pelaksanaan reforma agra-
ria mengacu pada UU Pokok Agraria 1960, pada saat yang sama
DPR menerbitkan UU Penanaman Modal sebagai karpet merah melu-
luskan “penjajahan” baru di tanah air. Tragedi Pasuruan membukti-
kan otoritarianisme di lapangan. Perlindungan atas HAM bagi rakyat
masih jauh dari yang diharapkan. Pelaksanaan pembaruan agraria
(reforma agraria) dikhawatirkan tersandera oleh perilaku represif apa-
rat. Dari 1.753 kasus yang direkam Konsorsium Pembaruan Agraria
(KPA) pada 1970-2001 tak kurang 29% kasus melibatkan militer.
Beranjak dari tingginya keterlibatan militer dalam konflik agraria
di Indonesia dan hampir semua konflik berujung kekerasan dan

308