Page 326 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

prestasi dalam pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria
itu serta untuk menikmati hasilnya. Lebih dari itu, politik agraria
yang demikian menghasilkan konflik agraria yang luar biasa banyak-
nya.
Konflik agraria yang diwarisi saat ini adalah buah dari politik
agraria Orba. Politik agraria itu bukan hanya tidak secara konsekuen
menjalankan pembaruan agraria (agrarian reform) tetapi justru me-
nampilkan semangat anti pembaruan agraria dan menggagalkan
perwujudan keadilan agraria. Politik agraria Orde Baru tersebut
bermula dari digesernya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
1960 dari posisinya sebagai undang-undang induk menjadi undang-
undang sektoral, dengan ditetapkannya berbagai undang-undang
pokok lainnya, seperti ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (UU
No. 5 tahun 1967).
Dengan sektoralisme ini, kebijakan manajemen dan praktik pem-
bangunan agraria dilakukan secara terpusat dan diabdikan untuk
kepentingan pertumbuhan dan akumulasi modal, dengan menga-
baikan dan melanggar hak-hak rakyat atas sumber-sumber agraria.
Dengan dijadikannya hukum sebagai alat untuk memfasilitasi
kepentingan dan pertumbuhan akumulasi modal, lembaga-lembaga
pemerintahan sektoral telah memberikan berbagai hak-hak baru atas
sumber-sumber agraria untuk proyek-proyek bermodal besar di atas
sumber-sumber agraria yang telah dimuati hak-hak rakyat. Konflik
agraria yang kemudian terjadi ialah konflik agraria struktural yang
di dalamnya sangat menonjol manipulasi dan kekerasan terhadap
rakyat.
Memperhatikan pendekatan tersebut, di masa reformasi ini sudah
waktunya dilakukan koreksi yang mendasar terhadap politik agraria
orde baru. Koreksi tersebut harus mengedepankan kedaulatan rakyat
atas penguasaan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria. Secara
ideal, koreksi ini tetap meneguhkan visi bahwa penguasaan dan pe-
manfaatan sumber-sumber agraria dijalankan untuk mencapai kema-
juan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat—sebagaimana yang

307