Page 330 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Meluaskan makna

Reforma agraria dimaksudkan mengatasi masalah sosial eko-
nomi pedesaan terkait penguasaan tanah dan sumber daya alam.
Restrukturisasi penguasaan, penggunaan, pemanfaatan tanah, dan
kekayaan alam ialah unsur penting reforma agraria. Tujuannya, agar
tidak terjadi konsentrasi penguasaan dan pemanfaatan tanah dan
kekayaan alam, memastikan hak rakyat atas tanah dan kekayaan
alam, serta menjamin keberlangsungan dan kemajuan sistem pro-
duksi rakyat setempat.
Praktik penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah dan kekayaan alam yang melahirkan ketimpangan di masa
lalu jelas melahirkan kelompok rakyat tak bertanah, petani gurem,
dan termasuk kaum miskin di perkotaan. Akibat lainnya adalah
maraknya konflik dan sengketa agraria yang bersifat struktural.
Dalam catatan KPA terdapat 1.753 kasus dengan luas tanah yang
disengketakan 10.892.203 ha dan melibatkan 1.189.482 keluarga
dalam periode 1970-2001. Sepanjang Januari-April 2007 saja—sebelum
tragedi Pasuruan—, KPA mencatat 13 kasus terbaru yang menyebab-
kan penangkapan dan penahanan sedikitnya 143 petani disertai keke-
rasan seperti penembakan, penculikan, pemukulan, dan intimidasi.
Setidaknya 33 orang mendekam di tahanan kepolisian dan satu or-
ang tewas di Mamuju, Sulawesi Selatan. Terjadi pula pengusiran
rakyat akibat konflik agraria antara perusahaan dan masyarakat di
sejumlah tempat. Paling tidak 556 keluarga atau sedikitnya 1.200
jiwa sebagian besar perempuan dan anak-anak mesti mengungsi
selama konflik terjadi.
Sementara BPN sendiri mengidentifikasi 2.810 kasus tanah di
masa lalu yang belum terselesaikan. Sepanjang pemerintah tak men-
jalankan reforma agraria, konflik agraria ini terus bertambah dan
cenderung mengeras. Karenanya, program reforma agraria yang hen-
dak dijalankan harus diluaskan maknanya dari sekadar redistibusi
lahan dan sertifikasi menjadi Reforma Agraria Sejati.
Perluasan makna itu mencakup berapa hal strategis. Pertama,

311