Page 332 - Kembali ke Agraria
P. 332
Kembali ke Agraria
tak ditunda. Kita harus memulai sambil mematangkan prasyarat yang
dibutuhkan. Peran pemerintah mutlak dalam reforma agraria karena
mustahil ada reforma agraria tanpa peran penyelenggara negara.
Solon Baraclough menyatakan reforma agraria tanpa melibatkan
negara adalah contradiction in term (Noer Fauzi; 2003).
Di sisi lain, keterlibatan organisasi rakyat (tani) sangat menen-
tukan berhasil tidaknya reforma agraria. Kita tak boleh bergantung
pada kedermawanan pemerintah dan pasar politik yang ada. Penga-
laman negara yang menjalankan reforma agraria atas kedermawanan
pemerintah, hasilnya tidak berkelanjutan dan mudah dibalikkan.
Keterlibatan organisasi rakyat tak boleh semu dan setengah-setengah.
Organisasi rakyat harus terlibat mulai perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasinya. Saat ini, puluhan organisasi rakyat
tumbuh di level nasional, regional, sampai lokal. Umumnya orga-
nisasi rakyat lahir dari konflik agraria. Sebagian sudah memprak-
tekkan pembaruan agraria, merombak struktur, menata produksi dan
memberdayakan pemerintah lokal.
Tak ada alasan bagi pemerintah demokratis yang hendak menja-
lankan reforma agraria untuk tidak melibatkan organisasi rakyat.
Pemerintah yang baik dan organisasi rakyat yang kuat merupakan
pilar utama reforma agraria. Pekerjaan awal yang mendesak dilaku-
kan bersama antara pemerintah dan rakyat adalah menentukan
subjek dan objek reform, merumuskan mekanisme pelaksanaan,
membentuk serta mengisi kelembagaan pelaksana reforma agraria.
Sengketa tanah Meruya dan Pasuruan memang harus dituntas-
kan dengan prinsip keadilan sosial bagi rakyat. Dari kasus Meruya
kita ditantang merumuskan reforma agraria di perkotaan yang
menjamin kehidupan warga kota serta menertibkan sistem adminis-
trasi pertanahan. Dari tragedi Pasuruan kita perlu menyiapkan
reforma agraria di pedesaan untuk keadilan petani sekaligus reposisi
militer di dunia agraria.
Solusi nasional yang diyakini mampu mencabut akar sebab
seluruh sengketa/konflik tanah adalah mempercepat pelaksanaan
313