Page 328 - Kembali ke Agraria
P. 328
Kembali ke Agraria
jatuhnya korban dari pihak rakyat maka KPA menyatakan beberapa
hal. Pertama, agar pemerintah segera untuk mengidentifikasi dan me-
nertibkan segala penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria oleh
militer di lapangan agraria yang sedang dikuasai rakyat. Kedua,
seiring dengan reforma agraria maka tanah-tanah yang dikuasai mili-
ter yang berasal dari tanah rakyat, yang penguasaannya diperoleh
dengan cara kekerasan dan sedang dituntut oleh rakyat agar dija-
dikan objek landreform harus dikembalikan kepada rakyat. Ketiga,
sebagai realisasi proses reformasi TNI/Polri maka TNI/Polri tidak
boleh lagi melibatkan diri dalam konflik agraria yang melibatkan
rakyat versus pengusaha.
Keempat, untuk menyelesaikan ribuan konflik agraria di Indone-
sia maka diperlukan lembaga khusus yang menangani penyelesaian
konflik agraria yang bersifat komite nasional. Dan terakhir, terkait
dengan kekerasan dan konflik agraria di Pasuruan, KPA mendesak
agar DPR dan Komnas HAM untuk mengusut secara tuntas pelang-
garan HAM serta menyelesaikan proses hukum dalam mekanisme
peradilan HAM bukan peradilan militer. Selanjutnya segera mengem-
balikan tanah rakyat dan merelokasi tempat latihan tempur dari tanah-
tanah milik rakyat.
Agar pembaruan agraria berhasil, jajaran pemerintahan mesti
tahu, mau dan mampu menjawab akar problem agraria. Keikutsertaan
rakyat melalui organisasi-organisasinya yang sejati perlu didorong
dan ditumbuhkembangkan. Tanpa kematangan pemerintah dan rak-
yatnya, reforma agraria terancam menyimpang dari tujuan dan gagal
sasaran. Setelah pidato pada awal tahun diucapkan, kini publik me-
nanti langkah nyata presiden dan seluruh jajarannya untuk menyiap-
kan dan mulai menjalankan reforma agraria secara lebih matang. ***
309
