Page 194 - MP3EI, Masterplan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia

184 Di Atas Krisis Sosial-Ekologis Semacam Apa
Megaproyek MP3EI Bekerja?

teror dan rasa takut, tapi mencegahnya agar tidak menjadi preseden yang lebih besar. Karena jika ada satu saja anggota
serikat buruh yang meninggal dalam aksi balasan ini, dapat dipastikan akan muncul respon meluas dari berbagai serikat
buruh, dan dapat memancing terjadinya kerusuhan sosial, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas industrialisasi di
kabupaten Bekasi.

Keempat. Untuk memperluas skala teror, sejak bulan Desember 2012, muncul pemberian tanda tertentu dalam surat penga-
laman kerja (paklaring), bagi buruh yang menjadi anggota serikat dan di-PHK. Sehingga buruh tersebut akan kesulitan untuk
mendapat pekerjaan di pabrik lainnya. Karena ketika menunjukkan surat pengalaman kerja terdapat tanda tertentu yang
menunjukkan dia pernah menjadi anggota serikat, dan dinilai pernah menimbulkan masalah di pabrik sebelumnya. Semen-
tara jika tidak menunjukkan surat pengalaman kerjanya, ia akan dinilai tidak berpengalaman. Strategi ini sangat mirip seper-
ti apa yang pernah dilakukan oleh rezim militeristik-Orde Baru. Mereka yang dituduh terkait dengan PKI (Partai Komunis
Indonesia), dalam KTP-nya diberikan ciri khusus sehingga mudah diidentifikasi oleh mesin birokrasi negara, dan akan men-
dapatkan berbagai bentuk diskriminasi. 22

Kelima. Sejak terjadinya penggantian Kapolres Kabupaten Bekasi, saat ini muncul peraturan baru dari pihak Kepolisian
Kabupaten Bekasi. Setiap akan melakukan aksi mogok dan demonstrasi, serikat buruh diharuskan menyetor satu fotokopi
KTP, dari seorang yang dinilai sebagai Korlap, untuk setiap 20 orang peserta aksi. Dan fotokopi tersebut harus disetorkan ke-
pada Kepolisian Kabupaten Bekasi, minimal 5 hari sebelum pelaksanaan aksi. Jika peserta aksi berjumlah 2000, maka harus
ada 100 fotokopi KTP yang disetorkan kepada pihak Kepolisian. Peraturan ini selain konyol, juga bertentangan dengan per-
aturan tentang pelaksanaan mogok dan unjuk rasa, dan jelas sangat menyulitkan serikat buruh.

Selain kelima strategi tersebut, terdapat strategi lainnya yang patut diwaspadai, walaupun strategi ini kemudian tidak dilaku-
kan secara terbuka. Terkait dengan strategi no. 2, munculnya penyerangan yang mengatasnamakan masyarakat Bekasi ter-
hadap serikat buruh, telah menimbulkan efek seakan-akan terjadi konflik horizontal antara buruh versus masyarakat, yang
dinilai berpotensi meluas. Dengan menggunakan isu meluasnya konflik horizontal ini, pihak militer yang sebelumnya telah
diminta oleh kelompok bisnis agar terlibat dalam menangani maraknya aksi buruh, dapat memiliki legitimasi untuk terlibat
(kembali) dalam urusan industrial di Kabupaten Bekasi, dengan alasan mencegah meluasnya konflik horizontal.

Paska penyerangan oleh massa MBB, pada tanggal 8 November 2012, muncul deklarasi harmoni, yang berisi kesepakatan
agar serikat buruh dan masyarakat saling menahan diri untuk tidak saling melakukan tindakan balasan. Kesepakatan
tersebut, selain ditandatangani oleh beberapa pimpinan serikat buruh, pimpinan MBB, Forum Investor Bekasi (FIB),
Kepolisian, dan Pemerintah Daerah, juga ditandatangani oleh Komandan Resort Militer (Danrem) Bekasi. Keterlibat militer
dalam hal ini, berkaitan dengan relasi kolusi Kapital-Militer, dimana diduga di Bekasi terdapat jaringan bisnis militer, dan
akses-akses pendanaan gelap yang berkaitan dengan keberadaan industri di Kabupaten Bekasi. Dalam struktur Forum
Investor Bekasi (FIB), kita dapat menemukan dua orang (purn) Birgadir Jenderal, satu dari militer dan satu lagi dari kepolisi-
an. Selain itu, di dalam kawasan industri di Bekasi, terdapat kantor Komando Rayon Militer, kantor Komando Daerah Militer,
dan Komando Resort Militer 051/WI Jayakarta. Maka dengan menggunakan legitimasi untuk mencegah meluasnya potensi
konflik horizontal buruh verus masyarakat, militer sebenarnya sedang melindungi kepentingan bisnis mereka.