Page 122 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

sistem. Situasinya kemudian semakin individual, ketika tanggungan
11
beban juga semakin memberatkan bagi setiap orang.
Sepertinya Malak ingin menunjukkan, bahwa perubahan
fungsi tanah-tanah adat bukanlah hal yang terjadi begitu saja
tanpa sebab. Pembangunan ikut memberi kontribusi penting pada
perubahan-perubahan persepsi masyarakat atas cara-cara hidup
yang baru. Hidup yang baru ini membawa sistem yang individual
dan meminggirkan kolektifitas. Masyarakat tidak bisa mengelak,
seakan sudah menjadi kemestian untuk terlibat di dalamnya.
Apalagi ketika resistensi atas berbagai cara-cara hidup yang baru
demikian akan selalu mengalami represi sistemik. Orde Baru
misalnya, sebagaimana banyak disinggung adalah kisah represi atas
rakyatnya sendiri dengan korban terbesar adalah adat. Berbagai
perubahan yang dipaksakan melalui sistem sepihak demikian, tentu
menimbulkan rasa ketidakadilan pada masyarakat adat. 12
Dengan begitu Malak mengemukakan dua situasi yang
inheren bercokol dalam benak masyarakat adat Papua saat ini, yang
terbentuk melalui proses sejarah sosial bertahun-tahun. Pertama,
perubahan fungsi tanah adalah sesuatu yang juga diandaikan oleh
masyarakat itu sendiri agar bisa terlibat dalam sistem yang ada.
Kedua, berbagai bentukan persepsi yang ada saat ini lahir dari
berbagai ketertekanan, negara selalu mendominasi sistem sedang
masyarakat tetap menjadi miskin dalam sistem tersebut.
Kompleksitas di atas tidak terselesaikan dengan jernih,
batasan dan ideal-ideal yang bisa dibangun. Malak menyebut
perubahan mendasar dalam fungsi tanah adat demikian sebagai
telah terjadi kapitalisasi tanah adat di Papua. Dengan kapitalisasi,

11. Ibid. Hlm. 70-75
12. Ibid. Hlm. x-xi.

— 103 —