Page 124 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Fenomena Kontemporer Pengaturan Tanah Adat

pejabat adat, penggunaan Surat Keputusan “resmi” oleh Ondoafi,
dan perluasan wewenang Ondoafi. Semua ini demi memperkuat
perlindungan atas tanah-tanah adat. Walau terkesan tergesa-gesa
dan bias persepsi elit semata, namun keberanian untuk beradaptasi
dan mencari relevansi adat dengan situasi kini muncul sejak
dari sini. Usaha-usaha ini bisa disebut kritis dan progresif walau
masih harus dievaluasi konsistensinya. Perubahan di Nendali
menimbulkan kontroversi antar sesama sistem adat Ondoafi yang
ada di seluruh Sentani. Bahkan Papua TV pernah menayangkan
sebuah talkshow menyoroti berbagai perubahan yang dianggap
14
tak biasa ini. Tentu momen seperti ini akan terus menjadi titik
reflektif masyarakat adat Sentani untuk terus mempertimbangkan
keberadaan dirinya di dunia yang berubah ini. Kenyataan Nendali
bisajadi akan mempengaruhi perkembangan kampung-kampung
lain di Sentani.
Terbentuknya sikap-sikap baru serta sistem-sistem perlakuan
administratif dalam adat sebagaimana di Nendali, ternyata bukanlah
hal yang baru dalam perkembangan adat saat ini di Indonesia.
Setidaknya, sejak era reformasi bergulir gerakan-gerakan pembaruan
adat bergulir pula sesuai konteksnya masing-masing. Di Krayan,
sebuah wilayah yang dihuni oleh komunitas Dayak Lundayeh di
Kalimantan Timur, para pemimpin adat berusaha keras untuk
menyamakan atau menyetarakan posisi politiknya atau posisi adat
15
berhadapan dengan pemerintah.

14. Wawancara bersama BT dan RW.
15. Laurens Baker. “Dapatkah Kami Memperoleh Hak Ulayat?” Tanah dan
Masyarakat di Kabupaten Paser dan Nunukan, Kalimantan Timur. Dalam
Myrna A Safitri dan Tristam Moeliono (Ed). Hukum Agrara dan Masyarakat
di Indonesia. Huma Jakarta, KITLV-Jakarta dan Van Vollenhoven Institute,
Jakarta, 2010. Hlm. 206-207.

— 105 —