Page 147 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
P. 147
Djoko Suryo
6. Menjadi Pusat Pemerintahan Kotapraja: Dari Masa
Pendudukan Jepang sampai Kemerdekaan, 1942-1957
dan 1960-an
Pada masa pemerintahan Pendudukan Militer Jepang (1942-
1945), pemerintahan Kotapraja (stadsgemeenten) diganti nama
dengan istilah Jepang Si (municipality), dan kepala daerahnya
di tangan wali kota, secara struktural organisasi teritorial dan
sosial “kota praja” pada masa Jepang mencakup organisasi sosial
yang paling kecil yaitu tonari gumi atau rukun tetangga yang diper-
kenalkan pada 1944.
Jepang menyerah pada 1945, dan Indonesia memprokla-
masikan kemerdekaannya, maka pemerintahan kotapraja sepe-
nuhnya ditangani oleh orang Indonesia. Pada masa Revolusi
(1945-1950) kegiatan pemerintahan kota dan pemerintahan kabu-
paten dilakukan di daerah Republik (mengungsi), mengingat
daerah Kota Pekalongan diduduki oleh tentara Belanda.
Pemerintah Republik Indonesia pada 1948 mengeluarkan Un-
dang-Undang 1948/22 tentang otonomi daerah provinsi men-
jadi Daerah Swatantra I, dan daerah kabupaten, serta daerah
pemerintahan kotapaja yang berstatus sebagai Kota Besar men-
jadi daerah otonomi Daerah Swatantra II, sementara Daerah Swa-
tantra III mencakup wilayah pemerintahan desa dan kota kecil.
Pada Tahun 1950 dikeluarkan UU No. 16 yang menetapkan
pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan propinsi,
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa
Yogyakarta. Pada UU 16 Tahun 1950 itu diputuskan pencabutan
undang-undang (ordonantie) pembentukan kotapraja, Kota
Pekalongan, ditetapkan sebagai Daerah Kota yang berhak
7
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai yang
dimaksudkan dalam UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerin-
tahan Daerah. UU No. 16 Tahun 1950 ini berlaku mulai tanggal
15 Agustus 1950.
7 Ibid., hlm. 129, 392.
126
