Page 149 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern
P. 149
Djoko Suryo
7. Menjadi Pemerintahan Kota
Perjalanan mutakhir Kota Pekalongan sampai 2006 ini ditan-
dai dengan perubahan kedudukan dari kotapraja dan kota-
madya ke pemerintahan kota yang memiliki dinamika tersendiri
dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, berdasarkan
Pasal 231 dan Pasal 232 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004. Dalam
perjalanan sejarah yang panjang itu Pemerintahan Kota Peka-
longan ingin mencari tonggak-tonggak sejarah yang penuh mak-
na untuk dijadikan sebagai pangkal pembangunan kesadaran
sejarah dan ingatan kolektif yang berguna dalam membangun
jati diri dan semangat pembangunan kota dan masyarakatnya
melalui penyusunan hari jadi.
8. Pentup
Uraian singkat di atas diharapkan dapat memberikan in-
spirasi dan wawasan historis yang berguna dalam pelacakan
Hari Jadi Pemerintah Kota Pekalongan yang diinginkan oleh
segenap lapisan masyarakat Kota Pekalongan. Semoga Hari Jadi
yang dicita-citakan akan segera terwujud.
Pekalongan, 27 Juni 2006.
Daftar Pustaka
Amrah Musliman, Perkembangan Otonomi Daerah, 1903-1958.
Djakarta: Lembaga Administrasi Negara. Dajakarta:
Djambatan, 1960.
Logemann, J.H.A., “Opmerkingen over het Otwerp Stadsge-
meente-ordonantie”, Locale Belangen, February, 1926.
Jonge, J.K.J.de dan M.L. van Deventer (eds.), De Opkomst van het
Nederlandsche Gezag in Oost-Indie; Verzamelingen van
Onuitgegeven Stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
Amsterdam/’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1862-1909.
Kian, Kwee Hui., The Political Economy of Java’s Northeast Coast,
c. 1740-1800: Elite Synergy. Leiden-Boston: Brill, 2006.
128
