Page 148 - Transformasi Masyarakat Indonesia dan Historiografi Indonesia Modern

Transformasi Masyarakat Indonesia...

Pada Januari 1957, ditetapkan UU 1957/1 yang mengatur
penyeragaman administrasi pemerintahan dalam sistem desen-
tralisasi kekuasaan pemerintah pusat. Menurut UU 1957/1 ini
daerah pemerintahan daerah dibagi atas Daerah Tingkat I (Da-
erah Otonomi Daerah Tk I), dan Daerah Tingkat II (Daerah
otonomi Tk II), dan dimungkinkan dengan pembentukan Da-
erah Tingkat III (Daerah Otonomi Tk III) pada masa kemudian.
Dalam hubungan ini semua daerah kotapraja masuk menjadi
Daerah Tingkat II, demikian pula Daerah Kotapraja Pekalongan
menduduki status baru sejak 1957.
Pada tahun 1988 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.
21 yang mengatur Batas Wilayah Kota Pekalongan diubah dan
diperluas menjadi 4 (empat) wilayah kecamatan (pasal 2 dan
pasal 6), yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Desember 1988.
Apabila UU No./16 Tahun 1950 digabungkan dengan PP No.
21 Tahun 1988, maka Kota Pekalongan merupakan daerah oto-
nom yang beribukota di Pekalongan, mempunyai pemerintahan
daerah (yang dikepalai oleh Walikota dan Perangkat Daerah),
mempunyai DPRTD Kota, mempunyai urusan rumah tangga
daerah, mempunyai penduduk, dan mempunyai batas-batas
wilayah, di lingkungan Propinsi Jawa Tengah dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penduduk Kota-
praja Pekalongan dapat digambarkan sebagai berikut:

Penduduk Kotapraja Pekalongan 1906-1960

190 1906 : ..........
1920 : 47.852
1930 : 65.982
1954 : 90.94 9
1955 : 91.943
1956 : 93.773
1957 : 94.904
Sumber: Tahun 1906-1930 dari Sensus 1930; Tahun 1954-1957 dari Pendu-
duk Indsonesia I, Djawa & Madura (Djakarta: Biro Pusat Statistik, 1959), seba-
gaimana yang dikutip oleh P.D. Milone, Urban Areas in Indonesia, Admi-
nstrative and Census Concepts (Berkeley: University of California, 1966).

127