Page 204 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

192 Tri Chandra Aprianto

politik yang dianggap dapat merugikan unsur-unsur politik yang
ada dalam pemerintahan. 4 Pengabaian masalah ekonomi-politik
pada tingkat makro tersebut membuat ekonomi Indonesia semakin
mengarah pada ambang keambrukan.
Di tengah situasi yang tidak menentu tersebut, pihak pengusaha
perkebunan asing sendiri mengklaim bahwa mereka telah
melaksanakan proses Indonesianisasi. Satu tindakan dari pihak

pengusaha untuk menyelamatkan modalnya W
dari tindakan mereka tersebut adalah mulai memikirkan kehadiran
tenaga kerja dari kalangan bumi putera guna terlibat secara lebih aktif
dalam proses pengelolaan perusahaan perkebunan. Bagi kalangan
buruh perkebunan ini merupakan sebuah tindakan kompromi atas
gencarnya tuntutan penataan ulang sumber-sumber agraria yang
lebih adil. Menurut catatan Surabaya Post dalam artikelnya tanggal
4 Februari 1958 yang melakukan wawancara khusus dengan Saiudin,
seorang bekas hoofd-administrateur NV. LMOD menyatakan:

“Pada hakekatnya usaha Indonesianisasi dikalangan LMOD

sudah dilakukan sejak Saiudin pimpinan

tahun 195 Sehingga waktu sebelum

keadaan pegaw sudah ter Indonesia 7

Belanda 22%.

Usaha Indonesianisasi ini dilakukan dengan secermatnya
dengan screening yang kurang selama waktu 2 ½ th sejak tahun
1955. Dari pegawai Indonesia yang ada sekarang adalah 41 orang
dari SPMA dari cultuurschool. Sehingga waktu diadakan ambil
alih-ambil alih dan kemudian pegawai Belandanya sama minta
pulang ke negeri Belanda, LMOD tidak mengalami schokking
yang besar. Tidak seperti perkebunan yang sebelumnya tidak
melakukan usaha Indonesianisasi dikalangan pegawainya.
Beberapa waktu sebelumnya diambilalihkan itu dengan
jalan Indonesianisasi keadaan situasi pegawai LMOD dengan

4 JAC Mackie, Problem of the Indonesian Inlation (Ithaca: Cornell
Modern Indonesia Project, 1967), hlm. 10.