Page 216 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

204 Tri Chandra Aprianto

Sebagaimana cuplikan di atas, tanggal 10 Desember 1958 semua
pimpinan berbagai perusahaan perkebunan milik Belanda di Jember
untuk menerima pengumuman jika perusahaan perkebunan mereka
telah diambil-alih oleh Pemerintah Republik Indonesia. Memang
cukup mengejutkan pengumuman tersebut bagi para pemilik hak
erfpacht. Mereka sangat bimbang dengan pengumuman tersebut.
Karena tidak semua pimpinan administratur perusahaan perkebunan
milik Belanda dengan sukarela melaksanakan proses serah terima
tersebut. Mereka masih merasa memiliki hak erfpacht yang sah secara
aturan hukum. Beberapa diantara pimpinan administratur perusahaan
perkebunan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut merasa tidak
ada mandat dari pihak direksi masing-masing perusahaan perkebunan
untuk melaksanakan tuntutan pemerintah. Terdapat beberapa

perusahaan y awalnya enggan untuk menyerahkan perusahaannya

kepada pemerintah. Landbouw Maatschappij Soekowono (LMS)
merupakan perusahaan perkebunan yang tidak mau melakukan serah
terima guna menyebut salah satu contohnya. 30
Beberapa hari setelah pertemuan yang dilaksanakan di gedung
bioskop tersebut, Mayjen Sarbini selaku Panglima Komando

Daerah Militer Brawidjaya para pimpinan

direksi perusahaan perkebunan yang masih enggan menyerahkan
perusahaannya, termasuk para pemilik tidak hadir dalam acara
serah terima tersebut. Tentu saja undangan dari pihak pangdam
tersebut merupakan tekanan tersendiri yang dirasakan oleh para
pemilik perusahaan perkebunan. Akhirnya mau tidak mau mereka
menyerahkan segala asetnya kepada pemerintahan RI. Adanya
tekanan tersebut, dua hari berikutnya mereka melakukan serah
terima kepada pemerintahan RI.
Hal berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh pimpinan
perusahaan perkebunan milik NV. Cultuur Maatschappij Djelboek

30 Wawancara Sumargo 1 dan 2 Juni 2004. Wawancara Ibrahim, 13
September 2004.