Page 220 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

208 Tri Chandra Aprianto

33
sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan pendapatan negara.
Sementara itu pihak militer memiliki kesan tersendiri terhadap

keberadaan struktur baru perkebunan bawah pengawasan negar

ini. Hal itu merupakan kesempatan bagi pihak militer untuk masuk
34
dan terlibat dalam melakukan kontrol terhadap perkebunan.
Di bawah ini alur perubahan dari perusahaan perkebunan sejak
kepemilikan dari pemilik hak erfpacht hingga paska pengambilalihan
35
oleh pemerintah Indonesia.
Tabel 6
Peralihan Pemilik Perkebunan
Nama A*) B*) C*) D*)
Perusahaan
perkebunan
1. Nangkaan LMOD PPN (Baru) LMOD PPN PT
PT Nangkaan Nangkaan
2. Sumber BTM PPN (Baru) BTM PT PPN PT Sumber
Djeruk Sumber Djeruk Djeruk
3. Taman Sari BTM PPN (Baru) BTM PT PPN PT Taman
Taman Sari Sari
4. Modjo BTM PPN (Baru) BTM PPN PT Modjo
PT Modjo
5. Djelbuk Firma PPN (Baru) PPN PT Djelbuk
Anemaet Anemaet PT Djelbuk
& Co
6. Soekokerto/ Firma PPN (Baru) PPN PT
Adjong Anemaet Anemaet PT Soekokerto /
& Co Soekokerto / Adjong Adjong
7. Soekowono LMS PPN (Baru) LMS PPN PT
PT Soekowono Soekowono
8. Bondowoso Yayasan Tidak pernah PPN Djatim IX VI
Perrin diambil alih

33 J. Panglaykim, An Indonesia Experience, Its State Trading Corporation
(Jakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 1967), hlm. 11.
34 Richard Robison, Soeharto & Bangkitnya Kapitalisme Indonesia

(Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 58. Untuk militer dan

dibahas pada sub-bab bawah ini.

35 Departemen Pertanian Badan Khusus Urusan Perusahaan Negara
Perkebunan, Perkembangan 5 Tahun PN Perkebunan 1968-1972,
(Jakarta: Departemen Pertanian, 1973), hlm. 13.