Page 225 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 225
Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 213
Selain itu dukungan pihak militer tersebut terkandung dua hal yang
mengikuti alasan objektif tersebut. Pertama, pihak militer memiliki
logika politik-ekonominya sendiri. Sejak saat itu TNI AD mulai bisa
membina basis kekuatan ekonomi politiknya. Pada akhirnya pasca
banyak perwira militer y kemudian ditempatkan
ber perusahaan perkebunan tersebut dewan penasihat
dan dewan pengawas K pihak militer berkepentingan berbagai
perusahaan yang telah diambilalih tidak jatuh dipelukan pihak komunis.
Pada dasarnya keterlibatan militer di area perkebunan ini sudah
sejak satu dekade sebelum proses pengambilalihan perusahaan
perkebunan milik Belanda berlangsung. Setelah berakhirnya
rev isik y kemudian dengan penyerahan k
RI dari pemerintahan kolonial Belanda (1949), mulailah terdapat
proses penawaran para prajurit y sebelumnya ter
dalam Tentara N Indonesia Penawaran terhadap par
prajurit tersebut, berupa kehendak untuk meneruskan dalam karier
militer atau masuk ke onderneming. Sebagaimana dituturkan oleh
Ibrahim saat bercerita tentang riwayat hidupnya. Pada zaman Jepang
ia menjadi seorang sukarelawan, kemudian setelah kemerdekaan
bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat (BKR), setelah itu
berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya
tahun 1946 berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sejak bergabung dengan BKR ia berpangkat kopral, hanya karena
gara-gara tahu baca tulis Tawaran untuk dirinya itu
pimpinannya yang berpangkat Kapten. 46
biasa, juga soal posisi panglima militer sebagai penguasa tertinggi
untuk urusan sipil dan militer di suatu daerah yang berada dalam
keadaan perang atau dalam keadaan darurat militer serta untuk
urusan militer saja manakala berada dalam keadaan darurat sipil
maupun keadaan biasa bisa dilihat Herbert Feith, Dynamics of Guided
Democracy, dalam Indonesia, Ruth McVey (ed.), Yale University Press,
1963, hlm. 332.
46 Bapak Ibrahim wawancara, 13 September 2004.