Page 225 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 225

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  213


                  Selain itu dukungan pihak militer tersebut terkandung dua hal yang
              mengikuti alasan  objektif  tersebut. Pertama, pihak  militer  memiliki
              logika  politik-ekonominya  sendiri. Sejak  saat  itu  TNI AD mulai bisa
              membina  basis  kekuatan  ekonomi politiknya. Pada  akhirnya  pasca



                banyak perwira militer y  kemudian ditempatkan





                ber  perusahaan perkebunan tersebut   dewan penasihat
              dan dewan pengawas  K  pihak militer berkepentingan berbagai





              perusahaan yang telah diambilalih tidak jatuh dipelukan pihak komunis.
                  Pada dasarnya keterlibatan militer di area perkebunan ini sudah
              sejak  satu  dekade  sebelum  proses  pengambilalihan  perusahaan
              perkebunan   milik  Belanda  berlangsung. Setelah  berakhirnya

              rev  isik y  kemudian   dengan penyerahan k



              RI dari pemerintahan  kolonial Belanda  (1949), mulailah  terdapat





              proses penawaran   para prajurit y  sebelumnya ter




              dalam Tentara N  Indonesia   Penawaran terhadap par

              prajurit tersebut, berupa kehendak untuk meneruskan dalam karier
              militer  atau  masuk  ke  onderneming. Sebagaimana dituturkan oleh
              Ibrahim saat bercerita tentang riwayat hidupnya. Pada zaman Jepang
              ia  menjadi  seorang  sukarelawan,  kemudian  setelah  kemerdekaan
              bergabung dalam   Badan  Keamanan   Rakyat  (BKR), setelah  itu
              berubah  menjadi Tentara  Keamanan  Rakyat  (TKR) dan  akhirnya
              tahun  1946 berubah  menjadi Tentara  Nasional Indonesia  (TNI).
              Sejak  bergabung dengan  BKR ia  berpangkat  kopral, hanya  karena
              gara-gara tahu   baca tulis  Tawaran untuk dirinya itu







              pimpinannya yang berpangkat Kapten. 46
                  biasa, juga  soal posisi panglima  militer  sebagai penguasa  tertinggi
                  untuk  urusan  sipil dan  militer  di suatu  daerah  yang berada  dalam
                  keadaan  perang atau  dalam  keadaan  darurat  militer  serta  untuk
                  urusan  militer  saja  manakala  berada  dalam  keadaan  darurat  sipil
                  maupun keadaan biasa bisa dilihat Herbert Feith, Dynamics of Guided
                  Democracy, dalam Indonesia, Ruth McVey (ed.), Yale University Press,
                  1963, hlm. 332.
              46  Bapak Ibrahim wawancara, 13 September 2004.
   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230